Kepala Bappenas Yakin Jokowi Lanjutkan Program Internet Kencang

Jakarta -

Hari ini, pemerintah meluncurkan Rencana Pengembangan Pitalebar (RPI) atau broadband yang merupakan bagian dari program jangka menengah 2015-2019. Padahal, masa jabatan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tinggal tersisa tak lebih dari sepekan.

Apakah program RPI ini akan dilanjutkan oleh pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK)?

Armida Alisjahbana, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, mengakui banyak kekhawatiran saat rencana ini diluncurkan. Bisa saja program ini tidak berjalan atau dikesampingkan oleh pemerintahan baru.

"Prioritas presiden bisa ganti. Bisa ditaruh di belakang, tidak diperhatikan, atau bisa dikembalikan," ujarnya di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (15/10/2014).

Namun hal tersebut sudah diantisipasi lebih dulu. Ide ini sudah masuk dalam Rancangan Teknokratik yang sudah diserahkan kepada Tim Transisi Jokowi-JK.

"Dalam bagian inovasi, kita sudah cantumkan untuk menyelesaikan pergelaran pitalebar ke kabupaten/kota, sekolah, dan fasilitas publik," terangnya.

Dalam diskusi yang terjalin, menurut Armida, pemerintahan baru sudah sejalan dengan susunan rancangan dari Bappenas. Artinya program ini dapat berjalan sesuai dengan rencana.

"Pada dasarnya sudah inline untuk memulai program presiden terpilih," ujar Armida.

Pembahasan lebih lanjut nantinya akan dimulai pada Rancangan Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Selain memperdalam isu ini, juga akan dimasukkan nantinya arah kebijakan seperti revolusi mental dan kemaritiman.

"Saat RPJMN, sudah masuk visi-misi presiden terpilih," tuturnya.

Dalam RPI, tertulis akses internet diberikan beserta jaminan konektivitas selalu tersambung, serta terjamin ketahanan dan keamanan infromasinya. Juga memiliki kemampuan triple play dengan kecepatan minimal 2 Mbps untuk akses tetap (fixed) dan 1 Mbps untuk akses bergerak (mobile).

Dalam 5 tahun ke depan, akses tetap dapat menjangkau wilayah perkotaan untuk 71% rumah tangga dan 30% populasi serta akses bergerak ke seluruh populasi.

Di wilayah pedesaan, prasarana pitalebar akses tetap diharapkan menjangkau 49% rumah tangga dan 6% populasi, serta akses bergerak ke 52% populasi.

Harga layanan pitalebar oleh masyarakat luas ditargetkan paling tinggi sebesar 5% dari rata-rata pendapatan bulanan pada akhir 2019.

(mkl/fyk)