Belajar dari Kasus CEO Mozilla, Boleh Kritik Bos di Twitter?

Jakarta -

Brendan Eich, sampai tengah malam tadi masih menjabat sebagai CEO Mozilla. Tapi setelah dorongan dari berbagai pihak soal sikapnya yang menentang pernikahan sejenis, dia pun mundur.

Dorongan terbesar agar Eich mundur memang berasal dari karyawan di Mozilla. Unek-unek itu disampaikan melalui Twitter. Sesuatu yang sebetulnya dianggap tabu, mengkritik atasan di media sosial.

"Jangan pernah marah terhadap atasan Anda di Twitter, karena Anda tidak tahu siapa yang akan membacanya," terang pakar Hukum Internet, Profesor Lilian Edwards dari Strathclyde University, yang dilansir Metro, Jumat (4/4/2014).

Dia menambahkan, sebetulnya pekerja bebas untuk menulis apa yang mereka inginkan pada platform media sosial. Namun, mereka harus sadar bahwa pengusaha dapat mengambil tindakan disiplin--hingga pemutusan hubungan kerja, apalagi jika postingan di media sosial menyangkut perusahaanya.

"Pekerja harus waspada terhadap setiap komentar yang mereka buat di media sosial terkait dengan tempat kerja atau sebaliknya," tambahnya.

Lalu bagaimana dengan kasus karyawan Mozilla yang mengkritik bosnya melalui media sosial? Apakah hal tersebut bisa dibenarkan karena mereka mengkritik pucuk pimpinannya sendiri di media sosial yang bisa dilihat jutaan orang?

Edwards mengatakan kritik untuk Eich oleh karyawannya adalah sesuatu yang berbeda. Sehingga bisa termasuk ke dalam pengecualian.

"Kasus Mozilla menarik karena mereka tidak mengatakan soal bisnis yang buruk. Mereka benar-benar mengatakan, "Saya bangga menjadi karyawan Mozilla". Ini lebih termasuk pada jenis perdebatan terhormat daripada kritik soal tempat kerja," tandasnya.

Di Twitter, karyawan Mozilla mengecam mengenai sikap Eich yang mendukung pelarangan pernikahan sejenis. Bahkan, mereka marah setelah menduga Eich sempat menyumbang USD 1.000 untuk organisasi Proposition 8.

Proposition 8 adalah organisasi pembela larangan pernikahan sejenis di California. Undang-undang mengenai hal ini dicabut pada Februari 2012 setelah sebelumnya disahkan pada November 2012. Di Amerika Serikat, memang banyak warga mendukung pernikahan sesama jenis karena dianggap penghargaan pada Hak Asasi Manusia (HAM).

(tyo/fyk)