Penetrasi Internet Indonesia Masih Jauh dari Target WSIS

Jakarta - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat jumlah pengguna internet di Indonesia hingga Juni 2012 baru 62,9 juta.

"Baru sekitar 25% dari total populasi penduduk di Indonesia," kata Ketua Umum APJII Sammy Pangerapan, di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (1/11/2012).

Angka penetrasi internet di Indonesia ini jelas masih jauh dari target 50% setiap negara yang dicanangkan tercapai pada 2015 nanti dalam World Summit of Information Society (WSIS).

Dengan waktu tersisa tiga tahun lagi, pemerintah dan seluruh stakeholder beserta komunitas internet perlu segera duduk bersama untuk mencari solusi agar penetrasi internet bisa merata di seluruh pelosok Indonesia.

"Kita butuh percepatan dan penyebaran. Tapi bagaimana tata kelolanya yang baik, itu sebabnya kami berinisiatif untuk mendeklarasikan Indonesia Internet Governance Forum atau ID-IGF," kata Sammy.

Diharapkan dalam forum ini akan ada masukan, inisiatif, serta gerakan masif yang terkoordinir dan satu kesepahaman untuk sama-sama membangun internet ke seluruh pelosok Indonesia.

"Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan dengan ICT. Bagaimana caranya informasi bisa tingkatkan kesejahteraan, ya lewat internet. Ini yang musti kita kelola bersama," kata Moedjiono, Anggota Tim Pelaksana Detiknas yang juga Ketua Pengarah ID-IGF.

Inisiatif tentang tata kelola internet telah diperkenalkan dalam pertemuan tingkat tinggi dunia WSIS yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss, pada tahun 2003.

Pertemuan itu juga menghasilkan kelompok kerja atau working group on internet governance (WGIG) yang bertugas menyiapkan laporan yang digunakan sebagai landasan perundingan WSIS kedua di Tunisia, November 2005.

Agenda WSIS di Tunisia adalah meluaskan pertanyaan-pertanyaan tentang tata kelola internet termasuk mengadopsi batasan, menyusun daftar isu dan membentuk forum tata kelola internet (IGF).

IGF terdiri dari sejumlah pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pertemuan-pertemuan dengan Sekretaris Jenderal PBB. Pemangku kepentingan IGF adalah pemerintah, sektor bisnis atau korporasi dan masyarakat sipil.

(rou/ash)