1 Desa 1 PC Sulit, PC Mewah DPR Kok Lancar?

Jakarta - Ironis memang apa yang yang terjadi di negara kita tercinta ini. Di saat masih banyak masyarakat yang bermimpi bersentuhan langsung dengan komputer, anggota dewan dengan pongah menimang komputer yang konon harganya Rp 16 juta.

Fasilitas komputer super mahal yang diperoleh para anggota dewan ini tentu mengoyak hati masyarakat yang memilih mereka. 

Seperti kita ketahui, saat ini masih banyak masyarakat Tanah Air yang belum tersentuh teknologi. Mereka baru sebatas menerima janji-janji manis dari orang-orang yang 'di atas'.

Salah satu mimpi yang ditiupkan pemerintah adalah pengadaan program Desa Pinter, yakni program bagi 100 desa terpilih yang dijanjikan bakal bisa menikmati akses internet.

100 desa ini sengaja didahulukan Depkominfo demi menyukseskan program 100 hari yang diusung Menkominfo Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Tifatul Sembiring. Mantan presiden PKS itu menargetkan dalam tiga bulan pertamanya menjabat, 100 desa masing-masing akan memiliki satu komputer. Namun, belum seluruh desa yang menjadi target sudah tersentuh program itu.

Bisa dibayangkan, 1 komputer untuk satu desa. Tentunya warga mesti berdesak-desakan demi bisa 'menyentuh' barang yang bagi mereka 'wah' itu. Di sisi lain, para anggota dewan yang katanya wakil rakyat difasilitasi dengan komputer yang mewah nan mahal.

Seandainya saja anggota dewan, yang notabene dipilih oleh rakyat, mau sedikit bersikap rendah hati, melongok ke bawah, tentunya mereka tidak akan tega menyakiti masyarakat dan memilih menggunakan komputer biasa yang sudah bisa mengakomodasi kebutuhan mereka.

Mari sejenak berhitung, jika 1 anggota dewan mendapat jatah komputer seharga Rp 16 juta, dengan nominal sebesar itu, bisa diperoleh 3 unit komputer dengan perkiraan harga Rp 5 juta per unit. Ini artinya bisa menjawab kebutuhan 3 desa yang berarti akan lebih banyak masyarakat melek teknologi.

Entah apa sebenarnya yang dikerjakan para anggota DPR sehingga membutuhkan komputer yang mewah tersebut. Sebab sepertinya dengan komputer seharga Rp 5 juta pun kebutuhan anggota dewan untuk sekadar mengetik dokumen, chatting, memuaskan hasrat berselancar di internet sudah cukup terakomodir. (faw/wsh)