Digital Trust Jadi Kunci Pembiayaan UMKM dan Perdagangan Global

Laju pesat transaksi perdagangan digital di dunia belum otomatis diikuti oleh terbentuknya kepercayaan digital (digital trust). Hal tersebut ditegaskan oleh CEO Privy, Marshall Pribadi, saat menjadi panelis dalam sesi bertajuk "Trust, data, trade: Powering digital services" pada ajang WTO Public Forum 2026 di Jenewa, Swiss.

Marshall menekankan bahwa digital trust bukan sekadar aspek keamanan teknologi, melainkan bagian dari infrastruktur ekonomi yang memastikan keabsahan identitas, keaslian dokumen, serta keterbukaan akses pembiayaan bagi pelaku usaha.

Rantai Kepercayaan Digital di Indonesia

Dalam paparannya, Marshall membagikan pengalaman Indonesia yang telah menerapkan rantai kepercayaan digital secara menyeluruh di skala nasional:

• Integrasi e-Katalog LKPP: Sejak 2025, pesanan pembelian hingga dokumen serah terima barang pada platform pengadaan pemerintah e-Katalog LKPP telah wajib menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Tersertifikasi yang mencakup lebih dari 300.000 pelaku usaha.
• Integrasi Sistem Coretax: TTE Tersertifikasi terintegrasi secara penuh untuk penandatanganan faktur pajak serta bukti potong pajak.
• Infrastruktur Root CA: Indonesia ditopang oleh Indonesian Root Certificate Authority (RCA) di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), yang menaungi satu Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) pemerintah dan 10 PSrE nonpemerintah.

Solusi Mengikis Kesenjangan Pembiayaan UMKM

Marshall menyoroti peran identitas digital dalam mengatasi hambatan finansial yang dialami Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Mengutip data Asian Development Bank (ADB) 2025, kesenjangan pembiayaan perdagangan global mencapai USD 2,5 triliun, di mana 41% pengajuan pembiayaan UMKM ditolak--berbanding jauh dengan tingkat penolakan perusahaan multinasional yang hanya sebesar 7%.

Di Indonesia--di mana kesenjangan pembiayaan UMKM mencapai USD 234 miliar berdasarkan data IFC--kehadiran identitas digital terverifikasi menjadi krusial untuk membuktikan rekam jejak transaksi.

"Bagi pelaku usaha mikro, identitas digital yang terverifikasi adalah agunan termurah yang pernah ia miliki. Bank tidak menolak risikonya. Bank menolak karena tidak bisa memverifikasi siapa dia," tegas Marshall, dalam keterangan yang diterima detikINET.

Dorong Interoperabilitas Lintas Negara

Guna memfasilitasi transaksi lintas negara, Marshall mendorong adanya kesepakatan saling pengakuan (mutual recognition) serta interoperabilitas layanan kepercayaan--seperti sertifikat digital, TTE, dan segel elektronik (e-seal)--ke dalam kerangka WTO E-Commerce Agreement dan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA).

"Perdagangan bebas bukan hanya tentang kebebasan untuk berdagang. Kita juga perlu membangun perdagangan yang bebas dari penipuan," pungkasnya.

Sesi diskusi tersebut turut menghadirkan jajaran pakar global seperti Sherry M. Stephenson (PECC), Cecile Barayre (UNCTAD), Yose Rizal Damuri (CSIS Indonesia), serta Wakil Tetap RI di Jenewa, Duta Besar Sidharto R. Suryodipuro sebagai pembicara kunci.