Korupsi Juga Ganggu Industri Software Lokal

Yogyakarta - Djarot Subiantoro, Ketua Umum Asosiasi Piranti Lunak Telematika Indonesia (Aspiluki), mengatakan industri piranti lunak Indonesia di tingkat global sudah ada di posisi enam. Hal ini dilihat dari kemudahan pembiayaan, kemampuan sumber daya manusia dan lingkungan bisnisnya. Namun, Djarot melanjutkan, masih ada hal-hal yang menghalangi industri piranti lunak di Indonesia berkembang. Salah satunya adalah korupsi. Demikian diungkapkan Djarot dalam seminar 'Role of asia in Global Software Engineering in the Flat World' yang digelar di Auditorium Kampus 3, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Senin (24/9/2007). Selain korupsi, Djarot menyebutkan kondisi lain yang juga mengganggu industri piranti lunak lokal. Ini mencakup ketidakstabilan politik, tarif pajak, lisensi, dan kemampuan finansial.Di Indonesia saat ini industri software lokal masih kurang berbicara, lanjut pria yang juga Direktur PT Sigma Cipta Caraka. Dari 30 software vendor terbaik di Tanah Air, hanya 40 persen yang dikuasai vendor lokal. Lebih lanjut, Djarot memaparkan, masih kurang dari 10 persen anggota Aspiluki yang menggarap pasar aplikasi mass market packet software. Hal itu, ujarnya, disebabkan maraknya pembajakan dan kurangnya apresiasi terhadap piranti lunak. Aspiluki menargetkan, pada 2010 jumlah software vendor akan menjadi 500. Saat ini, kurang lebih ada 200 software house. Mereka juga akan ikut berusaha mengurangi angka pembajakan dari 60-80 persen ke 40-60 persen. Bahkan, ia mengharapkan bisa menjadi hanya 20-30 persen. Selain itu, Aspiluki mencanangkan peningkatan produksi software lokal dari 0,1-0,4 menjadi 0,5-1,5 per 1000 populasi. (wsh/wsh)