Program KUR Perumahan Rp 5M, Ini Cara ERP Ndalem Amankan Bisnis Properti

Jakarta -

Pintu gerbang emas bagi pengembang properti Indonesia terbuka lebar di tengah pengawasan hukum yang semakin ketat. Pemerintahan Prabowo-Gibran menghadirkan regulasi tegas sekaligus insentif permodalan besar melalui Program 3 Juta Rumah bagi pengembang yang siap naik kelas.

1. 'Kue Raksasa' : KUR Perumahan dengan Plafon Rp 5 Miliar

Terobosan melalui Permenko No. 13 Tahun 2025 meluncurkan KUR Perumahan yang menyasar langsung sisi penyedia rumah (developer subsidi & komersil). Ini adalah solusi konkret bagi pengembang UMKM yang selama ini terhambat bunga komersil tinggi.

Terdapat sejumlah manfaat yang dapat dirasakan oleh pengembang, khususnya pelaku UMKM properti yang ingin memperkuat permodalan. Pertama, melalui plafon jumbo, Anda dapat mengakses kredit mulai dari Rp 500 juta hingga Rp 5 miliar untuk mempercepat realisasi proyek.

Kedua, pemerintah mematok suku bunga hanya 6% per tahun dengan tenor hingga 5 tahun, sehingga arus kas lebih ringan dan perencanaan bisnis menjadi lebih stabil.Ketiga, dana fleksibel bisa digunakan untuk pengadaan tanah, material bangunan hingga jasa kontraktor.

2. Sisi Lain: Pengawasan 'Mata Elang' & Risiko Hukum

Di balik banjir modal ini, terdapat pengawasan ketat untuk melindungi konsumen dan keuangan negara. Era 'main mata' telah berakhir, digantikan oleh penegakan hukum yang nyata.

Terdapat beberapa bentuk pengawasan dan instrumen hukum yang kini diberlakukan untuk memastikan penyaluran pembiayaan perumahan berjalan akuntabel serta melindungi kepentingan konsumen dan negara.

Pertama, Layanan Aduan '911' (BENAR-PKP). Konsumen dapat melapor langsung via 0812-88888-911 jika kualitas bangunan buruk, yang berpotensi menjerat pengembang (bahkan pengembang komersil) pada pidana penipuan.

Kedua, Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) & Tipikor. Pengembang subsidi (FLPP) diawasi ketat oleh BPK; penyelewengan spesifikasi dapat berujung pada dakwaan korupsi.

Ketiga, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. RUU yang mulai dibahas Januari 2026 ini memungkinkan negara merampas aset hasil penyelewengan tanpa perlu putusan pidana.

3. Solusi 'Naik Kelas' Bersama ERP Ndalem Software

Untuk menjawab tantangan transparansi dan profesionalisme (GCG), penggunaan teknologi digital menjadi kebutuhan mendesak. ERP Ndalem Software hadir sebagai perisai dan akselerator bisnis Anda.

ERP Ndalem Software memiliki sejumlah fitur utama yang dirancang untuk membantu pengembang beradaptasi dengan tuntutan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas di era pengawasan ketat.

Pertama, Sistem Produksi Presisi, yang mengadopsi manajemen ilmiah (Taylorisme) untuk memastikan penggunaan material sesuai spesifikasi serta mencegah proyek mangkrak sebagai bentuk mitigasi risiko black swan.

Kedua, Pencegahan Fraud dan Peningkatan Transparansi, melalui fitur segregation of duties yang menutup celah kecurangan internal sekaligus memudahkan pembuktian penggunaan dana saat proses audit BPK.

Ketiga, Dukungan AI untuk Pembelajaran Mandiri 24/7yang menjawab ketakutan akan sulitnya teknologi. Fitur dukungan AI untuk pembelajaran mandiri 24/7 yang akan membantu dan memandu tim Anda memahami proses bisnis & semua fitur ERP Ndalem Software dengan lebih mudah tanpa harus terikat penuh dengan training.

Siapkan Kualitasnya, Amankan Profitnya

Pemerintah telah menyediakan modalnya, kini tugas Anda adalah menyediakan kualitas dan integritasnya. Dengan dukungan ERP Ndalem Software, Anda tidak hanya siap mengambil porsi kue pembangunan nasional, tetapi juga dapat tidur nyenyak karena bisnis Anda dikelola secara aman, transparan, dan profesional.

(ega/ega)