Industri TI Dalam Negeri Loyo, Tender BWA Tak Ayo

Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Mohammad Nuh sangat menginginkan seluruh masyarakat Indonesia bisa segera menikmati akses informasi dengan perangkat teknologi komunikasi.Namun demikian, untuk mempercepat akselarasi dan aksesibilitas informasi tersebut, menurutnya, harus mengikutsertakan peranan industri dalam negeri secara signifikan.Nuh pun meminta Kamar Dagang Industri Indonesia (Kadin) untuk memetakan seluruh industri dalam negeri yang terkait TIK agar bisa dibantu berkembang. Bahkan bila perlu, katanya, bantuan tersebut akan dialokasikan langsung dari anggaran pemerintah."Supaya setidaknya, angka penyerapan industri lokal bisa mencapai 20%-30%," pintanya kepada para pengusaha TIK yang tergabung dalam Komite Tetap Kadin Telematika, di Wisma Kadin, Selasa petang (31/7/2007).Saat ini, Nuh memisalkan, anggaran belanja atau capital expenditure (capex) dari seluruh operator telekomunikasi pada 2007 ini mencapai sekitar Rp 50 triliun. Namun, katanya cuma sekitar 10%-15% yang bisa dimanfaatkan oleh industri dalam negeri."Itu sebabnya mengapa kami menunda tender BWA (akses nirkabel pita lebar - red.), kami menunggu kemampuan dalam negeri. Kalau kita obral sekarang (lisensi frekuensi, red) kita bisa kalah duluan. Kami merindukan kemampuan untuk meningkatkan industri dalam negeri," paparnya.Demi mempercepat akselarasi dan aksesibilitas informasi kepada masyarakat luas melalui TIK, Nuh menyampaikan perlunya ketersediaan infrastruktur, keterjangkauan harga, serta kesiapan masyarakat. "Konteks itu tak boleh lepas dari industri dalam negeri."Pun, dalam mengembangkan teknologi, ia mengingatkan kepada para pengusaha TIK agar tidak melupakan aspek budaya dalam negeri. "Bila sampai lupa, teknologi tidak akan comply dengan masyarakat," Nuh menegaskan."Setelah mapping (pemetaan industri terkait TIK, red) selesai, kami akan meminta seluruh stakeholder untuk duduk bareng lagi supaya tumbuh kesadaran bahwa program (memajukan industri TIK) ini bukan hanya milik pemerintah, tapi justru milik nasional, dimiliki siapapun," harap mantan rektor ITS itu. (rou/dbu)