Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat marah di beberapa kesempatan karena mengetahui instansi pemerintah pusat maupun daerah lebih memilih produk impor ketimbang lokal, mulai dari CCTV, alat kesehatan, seragam, sepatu hingga onderdil traktor pertanian. Padahal uang yang digunakan bersumber dari setoran pajak rakyat yang bilamana dibelikan produk lokal akan memberikan nilai tambah dan lapangan kerja.
"Coba CCTV beli impor, di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini, dipikir kita bukan negara yang maju? Buat CCTV saja beli impor. Seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar (negeri). Kita ini produksi di mana-mana bisa, jangan diterus-teruskan (impor)," ungkap Presiden Jokowi.
Imbas dari kemarahan tersebut rupanya membuat bisnis CCTV PT Supertone (SPC) mendapatkan berkah. Sebab pekerjaan CCTV di lingkungan pemerintahan pusat dan daerah, BUMN, BUMD yang sebelumnya akan menggunakan produk impor, kini oleh konsultan maupun bagian perencanaan sudah diganti ke produk CCTV yang bersertifikasi TKDN.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi karena produk CCTV bersertifikasi TKDN dengan merek lokal SPC mulai banyak digunakan oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah, BUMN, sekolah dan sektor-sektor yang menggunakan APBN/APBD," tutur Raymond Tedjokusumo, Direktur PT Supertone.
Raymond menjelaskan ada Peraturan Presiden No 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Produk yang telah mencapai 40% dari penjumlahan nilai TKDN dan BMP sebesar 40% dengan nilai TKDN minimal 25%, adalah produk yang wajib digunakan oleh K/L/PD.
![]() |
Dengan dukungan yang besar dari pemerintah, Reymond optimistis bisnis industri teknologi dalam negeri dapat terus bertumbuh secara berkelanjutan.
"Demikian pula soal teknologi, pengembangan produk dapat terus dilakukan sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pengguna dan dapat berkompetisi dengan produk asing," pungkasnya.
(afr/fay)