Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan ia belum siap mengesahkan proposal perjanjian induk TikTok, ByteDance, dengan Oracle. Proposal tersebut akan menjadikan Oracle sebagai mitra teknologi bagi TikTok di AS.

ByteDance telah menyerahkan proposal tersebut kepada Departemen Keuangan AS pada akhir pekan lalu dan saat ini masih menunggu jawaban resmi.

Dalam briefing dengan media di Gedung Putih, Trump mengatakan perjanjian ini harus 100% menyelesaikan kekhawatiran akan keamanan nasional. Ia juga ingin melihat perjanjiannya terlebih dahulu sebelum menandatanganinya, dan laporan tersebut akan ia terima pada Kamis pagi.

Dikutip detikINET dari CNBC, Kamis (17/9/2020) Trump juga keberatan jika ByteDance tetap memegang saham mayoritas untuk operasional TikTok di AS, sementara Oracle memegang saham minoritas.

"Kami sedang menyelidikinya. Dari sudut pandang ByteDance, kami tidak menyukainya," kata Trump.

"Maksud saya, secara konseptual saya dapat memberi tahu bahwa saya tidak suka itu. Itu belum diberitahukan kepada saya," imbuhnya.

Pemerintah AS memiliki waktu hingga 20 September untuk mengesahkan restrukturisasi TikTok dan mengubahnya menjadi perusahaan terpisah. Dengan ketentuan baru ini, TikTok baru akan memiliki markas di AS dengan direksi independen yang disetujui oleh pemerintah AS.

Tapi ByteDance menolak untuk menjual bisnis TikTok di AS sepenuhnya, belum lagi adanya aturan baru dari China yang memperketat penjualan teknologi ke luar negeri. Akibatnya Oracle hanya digandeng menjadi mitra teknologi terpercaya dan tidak akan memiliki algoritma TikTok, dan ByteDance tetap akan menjadi pemegang saham mayoritas.

Selain keberatan dengan posisi ByteDance yang masih dominan di TikTok, Trump juga tidak lagi meminta komisi dari hasil penjualan TikTok. Sebelumnya, ia telah meminta pembeli TikTok agar membayarkan komisi ke pemerintah AS karena telah sukses menjadi perantara.

"Hebatnya, saya baru tahu bahwa Anda tidak diizinkan untuk melakukan itu," ujar Trump.

"Saya berkata, 'Hal macam apa ini?' Jika mereka bersedia memberi bayaran besar kepada pemerintah, mereka tidak diizinkan karena tidak ada cara untuk melakukan itu dari -- tidak ada jalur legal untuk melakukan itu," sambungnya.