Pemerintah Harus Antisipasi Efek Domino jika Tarif Ojol Naik

Jakarta - Tarif ojek online (ojol) akan diatur pemerintah dan diduga bakal mengalami kenaikan. Jika itu terjadi, pemerintah diingatkan harus siap mengantisipasi efek domino.

Hasil survei Research Institute of Socio-Economic Development (RISED) menyebut bahwa potensi kenaikan tarif ojek online (ojol) hingga Rp 3.100 per kilometer akan mengakibatkan penurunan permintaan konsumen hingga 71,12%.

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal memprediksi bahwa akan ada lebih banyak efek turunan lagi jika pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif bawa ojol dengan drastis.


"Ketika kita bicara soal ojek online, kita kita tidak hanya bercerita soal ojeknya saja," ujar Fithra dalam konferensi pers Persepsi Konsumen Terhadap Ojek Online di Indonesia, di Hong Kong Cafe, Jakarta Pusat, Senin (11/2/2019).

"Tapi kita juga bicara mengenai restoran, kita juga bicara soal jasa angkutan jalan raya, kita juga berbicara mengenai reparasi mobil, industri motor dan sebagainya," sambungnya.

Ia mengambil contoh pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 yang 56% di antaranya disumbangkan dari tingkat konsumsi masyarakat. Selain itu, sektor transportasi dan komunikasi juga meningkat menjadi 6,14% pada tahun 2018.

Baca juga: Survei: Mayoritas Pengguna Ojol Keberatan jika Tarif Naik

Fithra mengatakan ojek online memberi kontribusi yang tidak sedikit terhadap peningkatan konsumsi tersebut. Maka potensi kenaikan tarif ojol diperkirakan bakal menekan tingkat konsumsi masyarakat. Tidak hanya dari segi konsumsi, kenaikan tarif ojol juga akan membuat investor asing berpikir dua kali sebelum menanamkan investasi mereka di Indonesia.

"Ke depannya ini sangat buruk untuk investor. Ini mengusik potensi investasi dan mengusik ekspektasi mereka terhadap pasar di Indonesia," pungkasnya.


Simak Juga 'Respons Grab soal Rancangan Permenhub Ojek Online':

[Gambas:Video 20detik]

(vim/krs)