Awas, e-Commerce RI Jangan Sampai Direbut Asing!

Jakarta - Pasar perdagangan elektronik (e-commerce) di Indonesia pada 2020 mendatang diproyeksi bisa mencapai USD 130 miliar. Namun jika Indonesia tidak siap, maka peluang itu bisa direbut asing.

Untuk itu, setiap pemangku kepentingan baik di instansi pemerintah, sektor swasta termasuk dunia pendidikan dan NGO harus bisa berkolaborasi membangun ekosistem yang kondusif munculnya pelaku-pelaku ekonomi digital yang kuat di Indonesia.

Hal itu mengemuka dalam APINDO-UID Leaders Dialogue Tsinghua South East Asia: Investing in Talent and Innovation, yang digawangi Asosiasi Perusahaan Indonesia (APINDO), United in Diversity atau Yayasan Upaya Indonesia Damai (UID), serta President dan Vice President Tsinghua University Qiu Yong.

Acara ini juga dihadiri sejumlah pejabat dari Badan Ekonomi Kreatif (Barekraf), Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Rektor Universitas Indonesia dan mantan Menteri Pendidikan Malaysia.

Butuh TI dan Sains

Dalam dialog tersebut terungkap, kunci untuk membangun e-commerce adalah tersedianya pelaku yang inovatif di bidang teknologi informasi (TI) dan sains.

Bahkan, kemampuan sumber daya manusia di bidang TI dan sains ini telah menjadi salah satu persyaratan di bidang ekonomi lainnya, termasuk di sektor industri manufaktur.

"Semua sektor ekonomi kini membutuhkan TI dan sains, termasuk industri manufaktur. Melalui peningkatan kemampuan TI dan sains diharapkan lahir berbagai inovasi untuk membangun daya saing. Karena itu, investasi untuk meningkatkan inovasi melalui peningkatan kompetensi SDM ini sangatlah penting bagi Indonesia saat ini," kata Cherie Nursalim, co-founder UID.

Dirjen Pengembangan Riset Kemenristekdikti, Muhamad Dimyati, mengakui Indonesia memang masih sangat perlu meningkatkan kemampuan SDM di bidang TI dan sains, karena saat ini minat mahasiswa di bidang ini masih tergolong rendah.

Malah sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia saat ini masih tergolong sebagai teaching university, belum mengedepankan fungsi sebagai research dan entreprenuer university.

"Kita perlu terus mendorong agar perguran tinggi lebih mengedepankan fungsinya sebagai research dan entrepennuer university melalui pengembangan sains," katanya.

Mantan Menteri Pendidikan Malaysia, Fong Chan Onn mengatakan, sejak 1995 lalu Malaysia sudah mulai mengarahkan pendidikan tinggi dan mahasiswanya untuk lebih mengedepankan TI dan sains. Langkah ini antara lain dengan membuka kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri.

"Kini sekitar 70% mahasiswa Malaysia, termasuk yang belajar di luar negeri mengambil jurusan sains, engineering dan TI. Ini berbeda dengan di Indonesia di mana sebagian besar dari mahasiswanya memillih jurusan politik dan hukum," ujarnya.

Sistem 3+2

Dalam kesempatan itu, Yang Bin, Vice President Tsinghua University menawarkan kerjasama dengan Kemenristekdikti untuk meningkatkan pengelolaan pendidikan profesional (vokasi) dengan sistem sistem 3+2.

Melalui sistem ini, tiga tahun belajar di dalam negeri kemudian dilanjutkan dua tahun di Tsinghua University, mahasiswa Indonesia sudah selesai menjadi master.

Salah satu universitas tertua RRT dikenal sebagai perguruan tinggi yang telah banyak melahirkan entreprenuer dan manajer yang berkiprah di dunia internasional, termasuk di Amerika Serikat.

Dimyati menilai, tawaran kerjasama tersebut sangat bagus dan perlu ditindaklanjuti secepatnya. Hal ini sejalan dengan prioritas yang sedang dilakukan Indonesia.

"Pak Menteri sedang memprioritaskan pembenahan vokasi dan mereka menawarkan vokasi di kita tiga tahun dan ditambah dua tahun di sana bisa jadi master. Ini bagus dan sejalan," ucapnya.

Terkait dengan pengembangan e-commerce, sampai tahun 2020 mendatang pemerintah menargetkan munculnya 1.000 technoprenuer yang antara lain diharapkan lahir melalui program vokasi.

Target itu masuk dalam roadmap yang telah dibuat pemerintah. Kerjasama dengan Tsinghua University diharapkan dapat mendukung pencapaian target tersebut.

Bersama UID, Tsinghua University tengah menjajaki peluang kerjasama dengan Kemenkominfo sebagai instansi yang diberi tanggung jawab untuk melahirkan 1.000 technoprenuer.

Sementara itu, dalam rangkan pengembangan e-commerce, Pemerintah Indonesia pada 10 November 2016 lalu telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi ke XIV yang antara lain mempermudah akses pendanaan dan keringanan pajak bagi perusahaan pemula (startup).

Dalam pengembangan SDM yang mendukung e-commerce, pemerintah antara lain tengah merancang program inkubator nasional, menyusun dan meningkatkan kurikulum e-commerce. (rou/rou)