Alasan Kominfo Tak Mau Blokir Google dan YouTube

Jakarta - Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mendesak agar pemerintah memblokir situs Google dan YouTube. Kementerian Komunikasi dan Informatika tegas menolak desakan itu.

"Indonesia adalah negara demokrasi dengan kebijakan open sky policy, terbuka. Kita tidak mungkin melakukan itu (memblokir Google dan YouTube), karena itu menyangkut kebebasan pers juga," kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Ismail Cawidu kepada detikINET, Rabu (8/6/2016).

Indonesia, dijelaskannya, bukanlah seperti Republik Rakyat Tiongkok yang bisa menyaring konten-konten di internet secara masif sebelum disajikan ke rakyatnya. Undang-undang di Indonesia tak bisa melegitimasi pemblokiran sebagaimana yang diusulkan ICMI.

"Kita negara yang demokratis, tidak bisa menyaring semua konten baru bisa dilepas. Kalau di Tiongkok, dia negara punya kewajiban yang dibenarkan Undang-undang, dia bukan negara demokrasi (dalam artian demokrasi seperti di Indonesia -red)," kata Ismail.

Terlebih lagi, Google dan YouTube juga bukanlah situs yang sengaja dibikin untuk menyuguhkan konten negatif, misalnya kekerasan dan pornografi. Lewat situs itu, masyarakat bahkan bisa belajar, menunjang aktivitas pendidikan, mendukung geliat ekonomi, dan kegiatan berguna lainnya.

"Tidak dipungkiri, masyarakat juga banyak menemukan informasi yang bermanfaat," kata Ismail.

ICMI mendesak pemerintah agar menutup YouTube dan Google karena situs ini disorotinya memuat konten pornografi dan kekerasan. Lewat Sekjen ICMI Jafat Hafsah, situs itu dinilai telah bebas dan tanpa kontrol memaparkan dampak negatif bagi Negara. Pemblokiran video radikalisme di Google dan YouTube diprotesnya hanya sementara, dan saat ini Google dan YouTube dinilai sudah enggan menghapus konten negatif semacam itu.

"Kita belum melihat rekomendasinya," tanggap Ismail. (dnu/rou)