"Regulator akan mengawasi dan mengevaluasi operator agar paralel dalam menurunkan tarif ritel sesuai dengan penurunan tarif interkoneksi," kata Kabag Umum dan Humas Ditjen Postel, Gatot S Dewo Broto, di kantornya, Jakarta, Rabu (6/2/2008).
Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan penurunan tarif interkoneksi lintas operator yang implementasinya ditetapkan paling lambat 1 April 2008.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, pengawasan melalui DPI merupakan pendekatan lunak (soft approach) yang dapat menentukan apakah sesuai atau tidak dengan formula penurunan interkoneksi.
Jika setelah DPI masuk yang dilanjutkan dengan evaluasi namun masih terjadi pelanggaran, lanjutnya, maka dilakukan pendekatan cara keras (hard approach).
"Pendekatan hard approach dilakukan setelah terjadi pelanggaran kedua. Kalau masih nakal melanggar akan kita kenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang No. 36/1999 tentang Telekomunikasi," katanya.
Ia menjelaskan, UU Telekomunikasi pasal 25 ditetapkan tentang interkoneksi, pasal 27 tentang tarif, dan pasal 45 tentang sanksi bagi operator yang tidak menenuhi ketentuan Undang-Undang.
Pada pasal 45 disebutkan, barang siapa yang melakukan pelanggaran atau tidak menenuhi ketentuan interkoneksi dan ketentuan tarif makan akan dikenakan sanksi administratif.
Menurut Gatot, regulator sebenarnya sangat jarang menyebutkan masalah sanksi yang akan dikenakan kepada operator dalam setiap peraturan yang ditetapkan.
"Namun jika setelah diberikan peringatan beberapa kali termasuk sanksi adminstratif, operator tidak juga kooperatif maka sesuai pasal 6 UU Telekomunikasi itu, akan dikenai sanksi tegas yaitu pencabutan izin penyelengaraan," tegasnya
"Jadi, jangan paksa kami untuk melakukan hard approach," Gatot menandaskan. (rou/ash)