Kategori Berita
Daerah
Layanan
Top Up & Tagihan
Detik Network
detikInet
Aturan Pengelolaan Slot Orbit Satelit Diperketat

Aturan Pengelolaan Slot Orbit Satelit Diperketat


- detikInet

Jakarta - Pemerintah akan memperketat aturan tentang pengelololaan satelit agar kemudian tidak terlepas lagi dari genggaman Indonesia seperti yang terjadi pada slot 150,5o bujur timur (BT).Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Basuki Yusuf Iskandar mengungkapkan, kehilangan slot yang tidak diduga itu akhirnya memaksa pemerintah untuk bertindak lebih tegas lagi kepada pengelola slot orbit satelit di Indonesia. "Bahkan bila perlu regulator bisa mencabut atau mengalihkan hak pengelolaan slot satelit setiap saat," tegasnya pada jumpa pers perdana Menkominfo, di Gedung Depkominfo, Jakarta, Selasa (29/5/2007).Seperti diberitakan sebelumnya, Indonesia ternyata telah kehilangan slot satelit 150,5 BTo yang dikelola PT Satelindo (kini PT Indosat Tbk) sejak Agustus 2005. Namun pemerintah baru mengetahuinya baru-baru ini setelah adanya pengumuman dari International Telecommunication Union (ITU) pada pertengahan Mei 2007. "Pemerintah menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia atas adanya kehilangan slot satelit tersebut," tutur Basuki lirih.Tak mau kehilangan lagi, pemerintah akan mengatur kembali aturan kepemilikan perusahaan swasta atas slot-slot satelit agar tidak lepas lagi dari Indonesia.Menteri Komunikasi dan Informatika Muhammad Nuh menegaskan, slot satelit merupakan milik negara dan masyarakat Indonesia sehingga operator tidak berhak berkuasa penuh atasnya tanpa pengaturan dari pemerintah."Insiden hilangnya slot satelit tersebut sangat disesalkan pemerintah dan sebaiknya di kemudian hari hal seperti itu tidak terulang lagi," tandasnya di kesempatan yang sama.Basuki mengungkapkan pihaknya tengah menyusun Rancangan Peraturan Menteri mengenai satelit sebagai perbaikan dari Peraturan Menkominfo No. 37/2006 tentang penyelenggaraan layanan satelit. Pada peraturan yang baru nanti kepemilikan akan dikenaikan biaya penggunaan slot dengan jumlah tertentu. "Dulu sebelum tahun 2000, kepemilikan slot di Indonesia dan dunia tidak ditarik biaya," ujar Basuki. Selain itu, pemerintah akan menetapkan penjadwalan secara ketat kepada penyelenggara satelit untuk melaporkan rencana bisnis ke depan tiga tahun sebelum batas waktu kepemilikan slot Indonesia berakhir.Basuki menegaskan pihaknya juga akan mengawasi slot-slot satelit seperti 113o BT yang masih di tangan Indonesia agar tidak lagi terjadi kehilangan yang sama. (rou/rou)




Hide Ads