.webp)
Wakil menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria menegaskan pemerintah tidak mengistimewakan kehadiran Starlink di Indonesia.
Starlink memperluas cakupan pasarnya di Indonesia, dari yang sebelumnya melayani segmen business to business (B2B) kini turut menyasar pelanggan akhir atau business to consumer (B2C).
Adapun, berbicara proses perizinan Starlink terbilang cepat mulai dari mengantongi ada dua izin yang dikantongi oleh Starlink, yakni VSAT dan Penyelenggara Jasa Internet (ISP). Setelah itu melalui tahapan Uji Laik Operasi (ULO) dan berhasil dilalui Starlink.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami tekankan Starlink bukan anak emas," ujar Nezar di Universitas Paramadina, Jakarta, Jumat (31/5/2024).
Sebelumnya, meski Starlink telah resmi beroperasi di Indonesia, isu layanan internet berbasis satelit milik Elon Musk itu mencuat belum memiliki Network Operation Center (NOC), bayar pajak hingga soal kantor perwakilan di Indonesia.
 Wamen Kominfo Nezar Patria. Foto: Agus Tri Haryanto/detikcom |
Terkait isu Starlink belum memuhi kewajiban di Indonesia, Nezar mengatakan bahwa Elon Musk telah mengurusi persyaratan yang berlaku.
"Soal izin gimana? Sudah beres atau belum? Kita bisa katakan bahwa Starlink lewat perusahaannya, PT Starlink Services Indonesia, itu sudah memenuhi perizinan yang ada seperti ISP (internet service provider) lainnya, entitas, hak labuh, dan kewajiban lainnya," tuturnya.
Dalam konteks persaingan usaha, Wamenkominfo menekankan agar Starlink tidak menyediakan harga internet dan perangkat keras yang lebih murah dari negara asalnya.
"Saya tidak ingin dumping (Starlink) merusak pasar, apalagi infrastruktur sudah investasi besar sehingga persaingnnya tidak sehat maupun fixed maupun mobile," pungkasnya.
(rns/rns)
