Telkom akan Modernisasi Peralatan

Makassar - Telkom memulai proses integrasi KSO VII di wilayah Indonesia Timur dan Kepulauan. Dari sisi pembangunan, di masa-masa awal integrasi Telkom akan fokus pada upaya pemulihan dan modernisasi infrastruktur.Integrasi KSO VII dilakukan menyusul ditandatanganinya nota Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) VII. Penandatanganan dilakukan oleh Direksi PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (Telkom) Arwin Rasyid dan Presiden Direktur Bukaka SingTel International (BSI) Ng Jin Hiok, di Jakarta 18 Oktober lalu.Modernisasi akan dilakukan pada infrastruktur yang selama masa KSO kondisinya terabaikan, karena berbagai alasan yang secara bisnis mungkin bisa dipahami. Arwin Rasyid mengakui, banyak alat produksi yang kondisinya sudah terbilang obsolete (rusak). Banyak perangkat sentral (switching) Divre VII yang perlu diperbarui, demikian pula sistem transmisi yang meliputi sistem terrestrial (radio gelombang mikro), SKSO (Sistem Komunikasi Serat Optik), dan sistem komunikasi satelit domestik (SKSD). Bahkan, kata Arwin, sebagian dari perangkat energi juga bisa dinyatakan obsolete. "Di tengah persaingan antaroperator yang sangat ketat, modernisasi infrastruktur menjadi sangat penting dalam menunjang performansi pelayanan," kata Arwin dalam keterangan tertulis yang dikutip detikINET, Kamis (23/11/2006).Arwin memandang, meskipun harus menempuh proses yang cukup panjang, namun penyelesaian KSO VII berakhir dengan hasil yang cukup memuaskan bagi kedua belah pihak. Melalui reversal agreement, BSI akan melepaskan haknya untuk menerima 65 persen dari pendapatan Telkom yang bisa dibagi Unit KSO Divre VII yang berasal dari KSO System. BSI juga dan akan mengalihkan kepada Telkom haknya atas penghasilan BSI dari perjanjian-perjanjian yang dinamakan KSO Plus Proyek.Perjanjian tersebut berlaku mulai 1 Januari 2006 sampai tanggal-tanggal setiap perjanjian berakhir. Hal itu dilakukan sebagai imbalan atas persetujuan Telkom untuk memberikan suatu jumlah pendapatan tetap yang disetujui kepada BSI, yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2010.Arwin Rasyid mengatakan, integrasi KSO VII harus didahului oleh proses sosialisasi yang intens ke jajarannya di wilayah Indonesia Timur dan Kepulauan. Bagaimanapun, demikian Arwin, sistem manajemen dan operasi yang akan diberlakukan Telkom mungkin berbeda dengan apa yang dijalankan oleh Mitra KSO, sehingga harus ada proses penyesuaian. Divre VII mencakup wilayah operasi 13 propinsi, 137 Kabupaten dan 1.402 Kecamatan, mempekerjakan 3.159 karyawan. Integrasi KSO sebelumnya juga terjadi di Divre III Jawa Barat dan Banten, Divre I Sumatera, Divre IV Jawa Tengah dan DIY, serta Divre VI Kalimantan. (ketepi/ketepi)