NAP Wajib Penuhi Minimum Bandwidth Internasional

Jakarta - Ditjen Postel akan memberlakukan kebijakan penyediaan minimum bandwidth internasional bagi penyelenggara jasa Network Access Provider (NAP). Ini merupakan upaya menurunkan harga bandwidth.Dalam kebijakan yang tengah disiapkan, pemerintah akan mewajibkan para penyelenggara jasa NAP untuk menyediakan bandwidth internasional minimal sebesar 45 Mbps. Para penyelenggara NAP eksisting diberi kesempatan selama satu tahun untuk menyesuaikan.Kepala Bagian Umum dan Humas Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Gatot S Dewa Broto menjelaskan, pengaturan bandwidth minimum ini dilakukan untuk meningkatkan posisi tawar para penyelenggara NAP dengan pemilik hub di luar negeri, demi mendapatkan harga yang lebih murah."Seharusnya harga bandwidth internasional dapat diturunkan bila penyelenggara NAP memiliki bargaining position dengan pemilik hub di luar negeri, untuk mendapatkan harga yang lebih murah," ujar Gatot seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Senin (16/10/2006)."Untuk mendapatkan posisi tawar tersebut, jumlah bandwidth internasional yang dibeli harus cukup signifikan. Oleh karena itu diperlukan suatu pengaturan bandwidth minimum yang perlu disediakan oleh penyelenggara jasa NAP," imbuhnya.Selain itu pengaturan penerapan minimum bandwidth internasional bagi penyelenggara NAP, memungkinkan penyelenggara NAP mendapatkan Izin Stasiun Radio (ISR) ruang angkasa.NAP bisa mendapatkan ISR ruang angkasa untuk penggunaan satelit dengan minimum penggunaan satu transponder setelah Peraturan Menkominfo No. 13/P/M. KOMINFO/8/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang Menggunakan Satelit direvisi.Kebijakan yang tengah disiapkan Postel juga mengatur agar NAP tidak melayani langsung ke end-user (corporate dan retail), akan tetapi melayani para penyedia jasa internet (Internet Service Provider/ISP) dan ISP yang melayani end user. (nks) (ketepi/ketepi)