Backbone Internet Mandiri Akan 'Dihadang' DPR?

Surabaya - Backbone internet internasional mandiri yang sedang digodok pemerintah ada kemungkinan 'dihadang' oleh DPR. Wakil rakyat juga punya kepentingan soal itu. Hal itu dikemukakan Kabid NIR Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), John Sihar Simanjuntak, di sela-sela Open Policy Meeting APJII dan APNIC bertajuk 'Progress on IPv6' yang diadakan di Hotel Novotel, Surabaya, Kamis (08/06/2006). APJII merupakan salah satu pihak yang akan dilibatkan dalam gugus tugas perencanaan backbone tersebut."Kalau sudah melibatkan banyak uang, hambatannya bisa jadi di DPR," ujarnya kepada detikINET. Bukan soal apa-apa, ini merupakan salah satu fungsi DPR sebagai lembaga yang mengawasi pemerintahan. DPR, sebagai wakil rakyat, tentunya harus 'punya suara' jika ada proyek pemerintah yang melibatkan banyak uang rakyat. Pada kesempatan yang berbeda, Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar mengisyaratkan proyek backbone internet internasional itu bisa menelan dana hingga Rp 15 triliun. Namun besaran dana aktual nantinya tergantung implementasi dan bentuk infrastruktur yang digunakan. Beberapa komponen dana pembangunan backbone tersebut, ujar John, termasuk pembangunan kabel dan stasiun bawah laut. Investasi untuk submarine cable diperkirakan John bisa mencapai US$ 100 hingga 200 juta. Selain komponen itu, backbone internet juga harus mengadakan landing point di negara tujuan. Hal ini, jelas John, bukan tanpa biaya. Pemerintah telah mengisyaratkan agar infrastruktur tersebut dibangun ke Hong Kong atau Malaysia. "Alternatif lain, kita bisa bangun lewat Cirebon, lewat pipanya Perusahaan Gas Nasional (PGN)," ujar John. Jika dilakukan lewat pipa PGN, lanjut John, sudah terdapat sambungan pipa gas ke Jepang. Sambungan internet ke Jepang dinilai akan lebih baik karena Jepang merupakan salah satu tier-1 (jalur utama) infrastruktur internet internasional. John juga berharap infrastruktur yang akan dibangun memiliki lebih dari satu tujuan. (wsh) (wicak/)