Bantuan Kuota Data dari Pemerintah Dinilai Masih Dibutuhkan Masyarakat

Bantuan Kuota Data dari Pemerintah Dinilai Masih Dibutuhkan Masyarakat

Anggoro Suryo Jati - detikInet
Senin, 08 Feb 2021 14:05 WIB
Kemendikbud memberikan bantuan kuota internet gratis kepada para siswa, guru, mahasiswa, dan dosen. Salah satunya diberikan melalui kartu perdana gratis.
Ilustrasi pembagian kuota internet gratis. Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Sekjen Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Muhammad Ridwan Effendi menilai bantuan kuota internet gratis yang diberikan pemerintah melalui Kemendikbud tahun 2020 lalu membantu dan bermanfaat bagi masyarakat.

Ridwan menepis anggapan beberapa pihak yang mengatakan kuota gratis yang diberikan pemerintah kepada siswa serta guru tidak bermanfaat dan mubazir lantaran mayoritas kuota yang diberikan pemerintah hanya dipergunakan untuk mendukung Program pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Menurut dosen teknik ITB tersebut, pembagian antara kuota belajar dan kuota umum yang diberlakukan pemerintah sudah tepat.

"Jika siswa atau guru setiap hari harus membeli kuota internet, tentu akan menambah beban mereka. Terlebih lagi banyak orang tua siswa yang terdampak masalah pekerjaannya akibat pandemi. Tentu dengan bantuan kuota internet dari pemerintah akan sangat membantu mengurangi beban masyarakat," terang Ridwan.

Dari pengalaman Ridwan, dalam memberikan kuliah secara daring dengan layanan video streaming dengan durasi 1 jam, setidaknya dibutuhkan kuota internet 2 GB. Jika mahasiswa mengambil 18 SKS, berarti dibutuhkan minimal 9 GB per minggu atau sebulan 36 GB.

Jika rata-rata per giga paket data yang dijual operator minimal Rp 5.000, maka setidaknya setiap siswa atau dosen mengeluarkan anggaran beli paket data Rp 180 ribu.

"Tujuannya agar kuota yang diberikan melalui dana APBN tersebut dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Bukan untuk menonton Drakor atau TikTok. Kalau dipergunakan untuk nonton Drakor kan juga tidak benar. Dari diskusi saya dengan siswa dan dosen, kuota khusus belajar yang diberikan pemerintah habis dipergunakan untuk Zoom dan mengakses aplikasi lainnya yang sudah masuk whitelist khusus belajar," jelasnya.

Untuk menjamin kualitas serta kesinambungan layanan industri telekomunikasi nasional, Ridwan mengharapkan harga jual dari kuota gratis Kemendikbud ini lebih kompetitif dari harga umum, namun tidak sampai di bawah harga pokok produksi yang dimiliki oleh operator.

Ridwan memahami kesulitan yang tengah dialami pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Namun Pemerintah juga jangan sampai membuat operator telekomunikasi merugi akibat menjual harga layanan di bawah harga pokok produksi. Terlebih lagi operator telekomunikasi tidak pernah mendapatkan bantuan atau subsidi dari pemerintah di saat pandemi COVID-19.

Seperti diketahui, selama pandemi berlangsung, pemerintah tidak pernah memberikan bantuan apapun atau subsidi kepada operator telekomunikasi. Pemerintah hanya memberikan dispensasi pembayaran BHP Frekuensi beberapa bulan saja.

Namun ironisnya surat pemberian dispensasi pembayaran BHP Frekuensi itu keluar setelah operator telekomunikasi membayarkan BHP Frekuensi ke kas negara, sehingga praktis operator telekomunikasi tak mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Padahal operator telekomunikasi yang tergabung dalam APJII dan ATSI sangat membutuhkan bantuan penundaan pembayaran BHP Frekuensi atau penundaan pembayaran dana USO. Anggota ATSI dan APJII pada saat itu tidak meminta pengurangan BHP Frekuensi ataupun dana USO.



Simak Video "Bantuan Kuota Internet Gratis dari Kemendikbud Dihentikan Mulai Juli 2021"
[Gambas:Video 20detik]
(asj/asj)