Senin, 16 Mar 2020 20:43 WIB

COVID-19 Merebak di RI, Industri Telco Butuh Suplemen

Agus Tri Haryanto - detikInet
telko COVID-19 Merebak di RI, Industri Telco Butuh Suplemen. (Foto: Agus Tri Haryanto/detikINET)
Jakarta -

Industri telco dinilai harus diasupi 'suplemen' seiring merebaknya virus corona (COVID-19) di Indonesia.

WHO telah menetapkan corona sebagai pandemi global. Sejumlah negara yang terdampak mulai mengambil langkah, seperti lockdown dan social distancing. Hal itu tentunya akan berdampak pada kegiatan ekonomi, khususnya bisnis dan perdagangan.

Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pun diyakini turut terdampak dari virus ini, apabila tidak diatasi. Tantangan yang dihadapi perusahaan teknologi terhadap COVID-19 adalah putusnya supply chain, mengingat infrastuktur yang ada di RI bergantung pada China.

Kondisi ini yang membuat operator membutuhkan sejumlah insentif atau suplemen, misalnya keringanan regulasi untuk mendukung pengembangan jaringan hingga kemudahan dalam melakukan transformasi digital.

Ketua Umum Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII) Andi Budimansyah mengungkapkan, lonjakan penggunaan internet pasca-anjuran bekerja dan sekolah dari rumah akibat COVID-19, harus ditanggung operator seluler untuk tetap bisa melayani masyarakat.

"Dalam kondisi seperti sekarang ini, semua butuh internet dan internet butuh infrastruktur telekomunikasi. Untuk menghadapi COVID-19, perlu regulasi sederhana yang cepat dengan biaya yang wajar dalam hal ini," kata Andi di Jakarta, Senin (16/3/2020).

"Termasuk untuk operator telekomunikasi, jangan ada biaya-biaya yang membebani sampai ke tingkat Pemerintah Daerah. Karena tanpa operator telekomunikasi, kita tidak bisa melayani kebutuhan internet untuk bekerja dan sekolah dari rumah," ungkap Andi menambahkan.

Ia mengilustrasikan, saat ini pendapatan operator seluler hanya dari menjual paket data. Sementara pendapatan dari penggunaan panggilan telepon dan pesan singkat (SMS) dipastikan menurun karena layanan OTT yang disediakan aplikator asing.

"Sayangnya biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi minimal sebesar Rp1,2 triliun tetap harus dibayarkan ke pemerintah setiap tahun, entah operator itu untung atau rugi tetap harus dibayar. Kan lucu seperti ini, sementara operator harus berinvestasi juga menggelar kabel optik, menambah jaringan dan bandwith," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menyebutkan, penyebaran Corona telah mengubah perspektif dunia, misalnya muncul anjuran bekerja dari rumah, tentu akan memberikan dampak bagi perekonomian negara dan industri TIK Indonesia.

Namun jika dilihat dari sisi positif, Corona juga membuka peluang bagi operator seluler karena peningkatan penggunaan internet, aplikasi, dan kecerdasan buatan untuk mempermudah kebutuhan manusia.

"Ada tiga hal yang bisa diterapkan dalam proses transformasi teknologi: Pertama, Visi dan Kepemimpinan yang bisa membawa potensi negatif dari teknologi menjadi positif. Kemudian kedua, adanya inovasi dan adopsi teknologi baru. Ketiga, perlu diterapkan dalam budaya dan transformasi organisasi," kata Heru.

Diingatkannya, tahun 2020 akan sangat menantang bagi industri TIK karena faktor disrupsi teknologi dan COVID-19. Heru mengatakan, disrupsi teknologi mengubah banyak hal dari sisi bisnis, kompetisi, adopsi dan inovasi teknologi, sampai kultur dan struktur organisasi perusahaan.

"Jumlah wisatawan akan menurun dan investasi asing juga. Bagaimana mau mikir investasi, kalau setiap negara mikir rakyatnya sendiri. Diperlukan visi dan kepemimpinan inovasi dan adopsi teknologi serta transformasi," pungkasnya.



Simak Video "Kasus WNI Positif Corona Kini Mencapai 309"
[Gambas:Video 20detik]
(rns/rns)