Rabu, 02 Jan 2019 21:01 WIB

BAKTI Diingatkan agar Tak Cari Untung dalam Melaksanakan USO

Agus Tri Haryanto - detikInet
Palapa Ring Barat, proyek pembangunan serat optik yang dilaksanakan oleh Bakti Kominfo. Foto: detikINET/Adi Fida Rahman Palapa Ring Barat, proyek pembangunan serat optik yang dilaksanakan oleh Bakti Kominfo. Foto: detikINET/Adi Fida Rahman
Jakarta - Dirut Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Indonesia (BAKTI) Anang Latif menilai setoran dana Universal Service Obligation (USO) oleh operator sebesar 1,25% dari total revenue untuk pemerataan akses telekomunikasi di Indonesia masih sangat kurang.

BAKTI merupakan lembaga di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang mengurusi penyediaan akses internet di daerah terpencil. Program yang besar yang mereka urusi saat ini di antaranya Palapa Ring sampai Satelit Multifungsi.

"Kalau cuma 1,25% tidak cukup untuk membangun infrastruktur telekomunikasi di 5.000 lebih desa," kata Anang dalam suatu kesempatan di Jakarta.




Menurut Anang, di negara lain seperti India operator telekomunikasi diwajibkan menyetor dana USO sebesar 5% dari gross revenue. Tapi BAKTI tak ingin membebani APBN maupun operator dengan menaikkan dana USO. Untuk mengatasi kekurangan pembiayaan BAKTI akan mencari solusi skema pembangunan tanpa memberatkan operator.

Terkait upaya ini, Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih mengingatkan agar BAKTI tidak mencari keuntungan dalam skema pembiayaan yang dilakukannya.

"Dalam melaksanakan USO ini BAKTI tidak boleh mencari keuntungan karena pemerintah wajib hadir di wilayah yang belum terjangkau akses telekomunikasi, khususnya di wilayah 3T," kata Alamsyah.

Lebih lanjut Alamsyah menegaskan, peran BAKTI yang tadinya pelaksana USO jika akan menjadi semi penyelenggara telekomunikasi harus dibuat aturan bagaimana interaksinya dengan operator yang ada. Jangan sampai terjadi konflik Kepentingan antara pengelola dana USO dan Operator: pengendali versus mitra bisnis.




"Jangan sampai dalam menjalankan tugasnya melakukan pemerataan akses telekomunikasi terjadi mal administrasi," pungkas Alamsyah.

Menurut Alamsyah, Ombusdman akan memantau dan mengawal semua keputusan, baik skema bisnis maupun tata cara operasional yang di hasilkan Bakti, jangan sampai ada maladministrasi, apalagi berbenturan dengan operasional operator di lapangan yang bisa menyebabkan kerugian negara serta potensi kerugian lainnya.

Beberapa potensi maladministrasi yang bisa terjadi, sepeti dijelaskan Alamsyah, di antaranya adalah potensi pelanggaran Pasal 9 ayat 2 dan Pasal 33 ayat 1 dan 2 UU 36/1999 Undang-Undang Telekomunikasi, serta pasal 15 ayat 3, Pasal 25 PP 52/2000. Selain itu juga potensi pelanggaran Putusan Mahkamah Agung Nomor: 01/PID.Sus/2013/PN.JKT.PST.


(agt/krs)

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed