Jumat, 28 Des 2018 17:39 WIB

Respons Kominfo atas Anggapan Lambat Cabut Layanan Bolt

Agus Tri Haryanto - detikInet
Kominfo merespons adanya anggapan lambat dalam mencabut layanan Bolt. (Foto: Agus Tri Haryanto/detikINET) Kominfo merespons adanya anggapan lambat dalam mencabut layanan Bolt. (Foto: Agus Tri Haryanto/detikINET)
FOKUS BERITA Bolt Tutup
Jakarta - Layanan Bolt kini resmi ditutup, tapi tetap yang beranggapan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) lambat dalam melakukannya. Begini respons Kominfo.

Anggapan itu sendiri muncul mengingat bahwa medio November lalu layanan Bolt sebenarnya bisa saja dihentikan setelah gagal membayar utang Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi di 2,3 GHz sesuai tenggat waktu dari Kominfo.

PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux (Bolt) diberi waktu sampai 17 November untuk melunasi utang tunggakan sebesar Rp 708 miliar ke negara. Di detik-detik terakhir, perusahaan Lippo Group itu mengajukan proposal perdamaian berupa skema pembayaran baru.

Kominfo, bersama dengan Kementerian Keuangan, lantas mengkaji proposal tersebut. Selama proses itu berlangsung, pemerintah menghentikan penjualan paket perdana dan isi ulang yang dilakukan PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux (Bolt).




Pada prosesnya, baru di hari Jumat (28/12/2018) ini Kominfo memberikan penegasan bahwa layanan Bolt dihentikan. Menurut Kominfo, adanya rentang waktu itu dikarenakan sejumlah hal, salah satunya demi pelanggan Bolt.

"Benar kami menerima proposal dari kedua perusahaan tersebut," tutur Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kemenenterian Kominfo Ismail di Jakarta, Jumat (28/12/2018).

"Hal ini kami konsultasikan dengan Kementerian Keuangan dan dapat kami simpulkan proposal itu tidak dapat dilanjuti, karena memenuhi dan tata cara terkait dengan keringan atau upaya-upaya pembayar di luar pembayaran PNBP. Ini murni karena tunggakan yang selama 24 bulan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setelah hak penggunaan untuk frekuensi tersebut sudah tidak dapat dimiliki lagi. Maka dari itu, kami umumkan hari ini."




"Jadi, kami melihat potensi pelanggan yang sudah memiliki kuota data yang cukup dan memiliki sudah membayar pulsa ini masih bisa dilayani selama satu bulan ini," tuturnya menjelaskan.

Dengan demikian, Kominfo mengimbau agar PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux (Bolt) memenuhi hak-hak pelanggan, di mana yang masih memiliki kuota data dan pulsa yang di saat bersamaan layanan mereka berhenti beroperasi.

"Terhadap proses pengembalian pulsa dan hak-hak pelanggan ini, kami dari Kominfo dan BRTI akan terus memonitor proses tersebut. Mudah-mudahan kami harapakan perusahaan tersebut bertanggungjawab dan melakukan proses pengembalian hak-hak pelanggan," pungkas Ismail yang menjabat sebagai Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) ini.





(agt/krs)
FOKUS BERITA Bolt Tutup