Wah! Tim IT KPU Diteror Nomor Aneh

Jakarta - Pasca Pilkada serentak yang berlangsung kemarin (27/6/2018), konsultan IT KPU langsung dibombardir misscall aneh. Tak hanya sekali, misscall tersebut berlangsung hingga ratusan.

Hal itu dialami oleh Harry Sufehmi, salah seorang konsultan IT KPU. Kepada detikINET, Kamis (28/6/2018), ia menceritakan bahwa teror misscall ini mulai terjadi pada Rabu malam sekitar pukul 24.00 WIB. Ketika itu, ada SMS masuk ke ponselnya, di mana isinya berupa kode otentikasi yang biasa digunakan untuk login ke sebuah layanan.

Tonton juga 'Inovasi Baru! Dua Teknologi Penghalang Hacker':

[Gambas:Video 20detik]

"Kemarin malam sekitar pukul 12 malam mendadak saya mendapat SMS otentikasi dari Telegram. SMS otentikasi ini berisi kode, yang bisa dipakai untuk login ke Telegram," kata Harry.

Upaya peretasan akun Telegram petugas IT KPU. Foto: Screenshot Harry Sufehmi

"Saya langsung cek, ternyata ada hacker via Singapura yang baru saja masuk ke akun Telegram saya. Langsung saya putuskan," kata dia menambahkan.

Usaha peretasan ke akun Telegram ini tidak berhasil, berkat ia mengaktifkan fitur two-factor authentication (2FA) di Telegram.

Menurut Harry, teror misscall ini rata-rata menggunakan nomor dengan awalan +100, di mana angka tersebut belum diketahui kode negara mana.

Misscall aneh yang meneror petugas IT KPU. Foto: Screenshot Harry Sufehmi

"Tadi malam tiba-tiba saya dibombardir misscall dari nomor-nomor asing. Rata-rata awalan +100. Sampai hape saya panas dan tidak bisa digunakan, ada ratusan miscall per jam, tanpa jeda sama sekali," tuturnya.

Harry pun langsung memutuskan untuk mematikan SIMcard miliknya dan menggunakan koneksi internet melalui WiFi untuk berkomunikasi.

Menurut penuturan Harry, bukan hanya dia saja yang mendapatkan teror misscall aneh seperti ini. Diungkapkan dia, hampir semua personil tim IT KPU mendapatkan kejadian serupa yang dialaminya.

"Nyaris semua personil tim IT KPU kena bombardir dan usaha hacking Telegram ini," sebutya.

Terkait persoalan ini, detikINET mencoba menanyakan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Namun sejauh ini belum ada jawaban pasti karena mereka tengah menelusurinya.
(agt/fyk)