Selasa, 30 Jan 2018 22:36 WIB
Sekjen ITU Puji Indonesia, Negara Lain Bisa Tiru Program USO
Foto: Agus Tri Haryanto/detikINET
Jakarta - International Telecomunication Union (ITU), lembaga PBB di bidang telekomunikasi, merasa takjub dengan upaya yang dilakukan Indonesia dalam membangun infrastruktur telekomunikasi hingga ke pelosok negeri.
Begitu yang disampaikan oleh Sekjen ITU Houlin Zhou saat menyambangi kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di Jakarta, Selasa (30/1/2018).
Zhou mengapresiasi kebijakan keberpihakan Pemerintah Indonesia melalui program Universal Service Obligation (USO) sebagai solusi jitu membangun jaringan akses telekomunikasi di berbagai wilayah Indonesia yang belum terjamah.
Program layanan USO yang dijalankan selama ini bisa tercermin pada Desa Broadband, Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK), PLIK yang bersifat bergerak (M-PLIK) hingga pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di wilayah terpencil.
"Pemerintah Indonesia punya strategi yang bagus dalam melakukan transformasi digitalnya. Saya sangat senang melihat Indonesia tumbuh dengan cepat menjadi nomor dua di wilayah ASEAN. Negara ini memiliki tujuan dan misi yang jelas," ucap Zhou.
Di kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang turut mendampingi Zhou, mengatakan bahwa ITU mengapresiasi program USO yang dijalankan oleh Indonesia. Tidak menutup kemungkinan negara lain akan mengikuti cara serupa dalam membangun infrastruktur telekomunikasi.
"Indonesia menurut Sekjen ITU ini model yang unik cara mengembangkan broadband-nya. Kita ini negara kepulauan, paling besar di dunia, dengan memastikan aksesibilitas melalui broadband itu program Palapa Ring dan nanti satelit HTS itu solusi buat negera seperti Indonesia," ucapnya.
"Dan, ini yang mau dicontek oleh ITU pada negara lain adalah affirmative policy melalui USO yang tidak hadir di negara lain, tapi di Indonesia itu kelihatan sekali," kata Menkominfo menambahkan.
Rudiantara melanjutkan bahwa ada sekitar 3,5 miliar orang di dunia yang belum tersentuh dengan internet. Menyelesaikan persoalan tersebut lewat USO yang dilakukan oleh Indonesia, menjadi obat penawarnya.
"Menurut mereka, ini unik di Indonesia. USO bisa diadopsi. Saya katakan itu bergantung itu kepada keberpihakan pemerintah, kalau di kita itu Presiden Joko Widodo itu firm soal USO," sebut pria yang disapa Chief RA ini. (agt/rou)
Begitu yang disampaikan oleh Sekjen ITU Houlin Zhou saat menyambangi kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di Jakarta, Selasa (30/1/2018).
Zhou mengapresiasi kebijakan keberpihakan Pemerintah Indonesia melalui program Universal Service Obligation (USO) sebagai solusi jitu membangun jaringan akses telekomunikasi di berbagai wilayah Indonesia yang belum terjamah.
"Pemerintah Indonesia punya strategi yang bagus dalam melakukan transformasi digitalnya. Saya sangat senang melihat Indonesia tumbuh dengan cepat menjadi nomor dua di wilayah ASEAN. Negara ini memiliki tujuan dan misi yang jelas," ucap Zhou.
Di kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang turut mendampingi Zhou, mengatakan bahwa ITU mengapresiasi program USO yang dijalankan oleh Indonesia. Tidak menutup kemungkinan negara lain akan mengikuti cara serupa dalam membangun infrastruktur telekomunikasi.
"Indonesia menurut Sekjen ITU ini model yang unik cara mengembangkan broadband-nya. Kita ini negara kepulauan, paling besar di dunia, dengan memastikan aksesibilitas melalui broadband itu program Palapa Ring dan nanti satelit HTS itu solusi buat negera seperti Indonesia," ucapnya.
"Dan, ini yang mau dicontek oleh ITU pada negara lain adalah affirmative policy melalui USO yang tidak hadir di negara lain, tapi di Indonesia itu kelihatan sekali," kata Menkominfo menambahkan.
Rudiantara melanjutkan bahwa ada sekitar 3,5 miliar orang di dunia yang belum tersentuh dengan internet. Menyelesaikan persoalan tersebut lewat USO yang dilakukan oleh Indonesia, menjadi obat penawarnya.
"Menurut mereka, ini unik di Indonesia. USO bisa diadopsi. Saya katakan itu bergantung itu kepada keberpihakan pemerintah, kalau di kita itu Presiden Joko Widodo itu firm soal USO," sebut pria yang disapa Chief RA ini. (agt/rou)
