Kamis, 20 Jul 2017 17:29 WIB

Isi Surat Bos Indosat ke Menteri Rudiantara Terkuak

Achmad Rouzni Noor II - detikInet
Foto: detikINET/Achmad Rouzni Noor II Foto: detikINET/Achmad Rouzni Noor II
Jakarta - President Director & CEO Indosat Ooredoo Alexander Rusli mengirimkan surat penting kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Dari isi surat yang terkuak ini, ada permintaan untuk membuat aturan tarif internet.

Biar tidak makin penasaran, langsung kita buka saja isi surat tersebut dalam keadaan utuh yang tembusannya ikut dikirimkan kepada Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution.

Berikut surat CEO Indosat Ooredoo Alexander Rusli kepada Menkominfo Rudiantara, yang diterima detikINET, Kamis (20/7/2017):

No. 621/AE0-AEJ/REL/17

17 Juli 2017

Kepada Yth.
Bapak Rudiantara
Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta – 10110

Hal: Regulasi Tarif Batas Bawah dalam Layanan Komunikasi Data

Dengan hormat,

Bersama ini perkenankan kami mengucapkan syukur kepada Allah SWT karena atas berkat rahmatNya, maka Bapak Menteri beserta jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika diberikan kesehatan untuk terus berkarya bagi negara kita, Indonesia tercinta. Kami menyampaikan penghargaan atas berbagai upaya yang telah dilaksanakan untuk membawa industri telekomunikasi semakin maju, berperan semakin besar dalam pembangunan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan keprihatinan atas kondisi persaingan usaha di sektor telekomunikasi, terutama dalam penyediaan layanan komunikasi data yang sudah lama berada pada situasi persaingan usaha tidak sehat. Operator terjebak dalam perang tarif yang berbahaya bagi keberlangsungan industri telekomunikasi. Tingkat harga layanan komunikasi data di Indonesia sudah sangat rendah dan jauh di bawah harga layanan sejenis di negara lain. Layanan ini dijual dengan harga di bawah biaya produksi.

Layanan komunikasi data merupakan jenis layanan yang masih berpotensi tumbuh, namun dengan besaran tarif yang ada saat ini, operator sangat kesulitan untuk terus mengembangkan jaringannya. Mekanisme pasar tidak dapat berjalan dengan normal, campur tangan Pemerintah sudah sangat diperlukan untuk menyelamatkan keberlangsungan industri telekomunikasi dan layanan kepada masyarakat.

Kementerian Kominfo telah memiliki perangkat aturan untuk tarif layanan komunikasi Voice dan SMS, namun belum ada aturan mengenai tarif komunikasi data. Kami mengusulkan agar Pemerintah segera menerbitkan aturan tersebut. Adapun pengaturan yang kami usulkan adalah sebagai berikut:

Batas bawah

Tekanan persaingan bebas tanpa regulasi yang memadai telah memaksa operator untuk menjual layanan data dengan tarif di bawah biaya produksi secara terus menerus. Kondisi ini mengakibatkan imbal hasil yang diperoleh dari kegiatan penyediaan layanan tidak memadai sehingga mengurangi kemampuan operator untuk mempertahankan kualitas layanan, apalagi memperluas layanan. Dalam jangka panjang bahkan dapat membahayakan keberlangsungan hidup operator.

Sebagaimana di industri lain, misalnya transportasi, Pemerintah menetapkan tarif batas bawah yang berlaku bagi semua pelaku di industri. Jika dilihat sekilas dan dalam jangka pendek, kebijakan ini nampak seolah-olah tidak pro persaingan dan pelanggan. Namun regulasi tarif batas bawah dalam jangka panjang justru akan menyelamatkan persaingan dan kepentingan pelanggan. Tanpa intervensi, persaingan justru terancam akan hilang ketika operator tidak mampu lagi bertahan hidup.

Meskipun ditetapkan tarif batas bawah, namun operator tetap diperbolehkan untuk menawarkan tarif promosi (lebih rendah dari batas bawah) dengan durasi terbatas. Jangka waktu (durasi) maksimal bagi operator dalam memberlakukan tarif promosi juga ditetapkan oleh Pemerintah dan berbeda untuk operator dominan dan nondominan.

Pengawasan dan sanksi

Kami mengusulkan agar pengawasan terhadap tarif batas bawah dilakukan secara ex-post dan dilakukan periodik setiap kuartal. Operator diwajibkan untuk menghitung yield data (total pendapatan data dibagi dengan total trafik data) selama satu kuartal dan melaporkannya kepada BRTI. Model pengawasan sederhana seperti ini akan memudahkan pengawasan mengingat skema tarif layanan data yang diterapkan operator sangat beragam.

Sanksi diberikan kepada operator yang tidak mematuhi aturan tarif batas bawah dalam bentuk peringatan, pengenaan denda, pengurangan hak untuk melakukan promosi, sampai pada larangan melakukan promosi.

Dengan adanya aturan batas bawah, maka yield operator akan membaik. Dampaknya adalah perbaikan kinerja operator yang juga akan meningkatkan pendapatan negara dalam bentuk pendapatan pajak maupun bukan pajak (BHP Telelekomunikasi dan kontribusi USO). Dan yang terpenting adalah terjaganya keberlangsungan layanan bagi masyarakat.

Besar harapan kami agar ke depan, persaingan industri telekomunikasi akan semakin sehat sehingga pada akhirnya industri dapat terus memberikan kontribusi bagi masyarakat dan negara Republik Indonesia. Kami siap untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai usulan ini pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Utama
Alexander Rusli

Tembusan
Yth. Menteri Koordinator Perekonomian
Yth. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Yth. Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (rou/rou)
Load Komentar ...

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed