Rabu, 12 Apr 2017 12:32 WIB

'Uji Publik Lelang Frekuensi Jangan Cuma Formalitas'

Achmad Rouzni Noor II - detikInet
Foto: Pool Foto: Pool
Jakarta - Hasil uji publik mengenai Tata Cara Seleksi Frekuensi Pita 2.1 GHz dan 2.3 GHz belum juga diumumkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Padahal ini sudah melewati satu bulan dari yang ditetapkan.

Kendati demikian, apapun keputusan hasil uji publik, tender akan tetap dilaksanakan pada pertengahan tahun 2017 mendatang. "Saya belum tahu hasil konsultasi publik, tapi tetap pertengahan tahun ini tendernya," ujar Rudiantara belum lama ini di Hotel Four Season, Jakarta.

Menanggapi hal itu, Dekan Fisipol Universitas Gajah Mada, Erwan Agus Purwanto, dalam tanggapannya melalui surat elektronik, menilai seharusnya Menkominfo dapat mengakomodir serta mempertimbangkan masukkan dari konsultasi publik tersebut.

"Seharusnya Kominfo tidak menempatkan hasil uji publik sebagai formalitas saja. Jika demikian maka tak ada gunanya konsultasi publik tersebut dilakukan. Padahal fungsi dari konsultasi publik adalah untuk mengetahui kualitas dan mendapatkan masukan dari stakeholder atau pemangku kepentingan mengenai perundang-undangan yang akan dibuat oleh pemerintah," terang Erwan.

Padahal, beberapa waktu yang lalu dalam rapat kabinet terbatas untuk membahas Ease of Doing Business (EODB), Presiden Jokowi mengingatkan kepada para pembantunya agar tidak ada lagi membuat aturan yang berpotensi menimbulkan persoalan baru dikemudian hari.

Harapan Presiden Jokowi ini sesuai dengan UU No 12 tahun 2011 pasal 96 huruf 1 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan harus melibatkan peran masyarakat.

Langkah Menkominfo yang dinilai mengabaikan masukan dari konsultasi publik juga dinilai Erwan bertentangan dengan semangat keterbukaan, transparansi dan partisipasi publik dalam membuat perundang-undangan yang kini tengah digencarkan oleh Jokowi.

Desakkan agar Kominfo segera mempertimbangkan masukkan hasil konsultasi publik juga dilontarkan. Alamsyah Saragih, Komisioner Ombudsman. Menurutnya seharusnya Kominfo mempertimbangkan masukan dari hasil konsultasi publik.

Komisioner Ombudsman itu memberikan contoh, Afrika Selatan. Pemerintah Afrika Selatan merespon masukan dengan menjelaskan apakah masukan dari masyarakat tersebut diterima penuh, sebagian atau ditolak sepenuhnya.

"Seharusnya Kominfo bisa mencontoh Afrika Selatan atau Kementrian Perhubungan dalam uji publik revisi PM 32 tahun 2016 tentang angkutan umum berbasis aplikasi," sebut Alamsyah.

Dia menambahkan Kominfo harusnya bisa menjelaskan alasannya kenapa diterima, ditolak sebagian atau seluruhnya. Bagaimanapun tak semua masukan harus diterima. Yang terpenting dijelaskan mengapa ditolak dan mengapa diterima masukan dari masyarakat tersebut. (rou/rou)
Load Komentar ...

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed