Network Sharing Aktif Merugikan, Ini Alasannya

Jakarta - Istilah berbagi jaringan atau network sharing sejatinya bukan hal baru. Banyak negara sudah menjalankannya, namun kebanyakan memilih network sharing pasif. Network sharing aktif tidak dipilh karena dianggap merugikan.

Kerugian yang dimaksud berada di sektor pemerintah, terutama di sisi pendapatan. Penghasilan negara akan menurun seiring tarif yang semakin murah akibat kebijakan network sharing. Dari sisi konsumen memang menguntungkan, tapi merugikan secara nasional.

Menurut Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), pemerintah berpotensi kehilangan hingga Rp 1,4 triliun per tahun akibat dari penurunan industri yang disebabkan network sharing.

"Negara kehilangan opportunity dari revenue yang didapat dari operator. Sehingga bisa mengurangi distribusi (pendapatan) ke sektor lainnya," ujar Yustinus, di auditorium Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Senin (25/10/2016) petang.

Alasan lain ketidaksetujuan Yustinus terhadap aturan network sharing adalah ketidakadilan yang mungkin dialami salah satu operator telekomunikasi. Terutama mereka yang sudah membangun banyak jaringan, tapi bisa hilang investasinya akibat network sharing.

"Ini tidak adil, satu perusahaan sudah membangun sedemikian banyak, tapi akan diambil investasinya lewat network sharing. Sebenarnya wajar kalau (tarif) mereka mahal, karena investasinya besar hingga ke daerah. Sementara yang lainnya hanya fokus di kota-kota," kata Yustinus.

Ia menambahkan dengan pendapatan per kapita Indonesia saat ini, sebenarnya tarif telekomunikasi yang ada sekarang sudah tidak bisa dibilang mahal. Adapun tarif murah yang ditawarkan banyak operator sejatinya pengaruh predatory pricing yang mereka jalankan sendiri. Tujuannya untuk menggaet lebih banyak pengguna baru, tapi kemudian tarifnya akan diformulasi kembali.

"Dengan pendapatan per kapita kita, sudah terbilang murah. Ini juga pengaruh predatory pricing, untuk mengambil pelanggan. Setelah didapat, harganya diformulasi lagi, seperti Go-Jek," imbuhnya.

Pemain over the top (OTT) juga tak luput dari fokus Yustinus terkait pendapatan negara. Dikatakannya, ada operator yang 40% layanannya dihabiskan hanya untuk mengakses YouTube. Namun besarnya angka tersebut tidak membuat YouTube memberikan kontribusi ke negara.

"Kenapa Google, Facebook, dan lain-lain bisa tidak bayar pajak, karena (pemerintah) kita tidak mengantisipasi. Mereka memanfaatkan celah di aturan kita yang belum fokus ke industri berbasis digital, yang beroperasi di sini tapi data centernya di sana," pungkas Yustinus. (yud/ash)