Rayu Operator Bangun Jaringan, Menteri Obral Insentif dan Diskon

Jakarta - Selain Telkom dan Telkomsel, operator lain yang juga sama-sama memiliki lisensi nasional masih kurang agresif membangun jaringan telekomunikasi di daerah terpencil. Alasannya karena dinilai tidak layak (feasible) secara bisnis.

Nah, untuk merangsang operator telekomunikasi lainnya agar mau ikut membangun di daerah tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, bahkan sampai mengobral insentif dan diskon.

"Kalau Palapa Ring sudah selesai, isu (network sharing) ini tidak ada lagi. Kalau yang mau membangun di daerah sana, malah saya kasih insentif sama diskon," ujarnya usai rapat dengan Komisi I DPR RI di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (28/9/2016).

Dijelaskan olehnya, pemerintah akan menawarkan insentif berupa diskon bagi operator untuk membangun di daerah yang tidak feasible menggunakan dana BHP Universal Service Obligation (USO).

"Kita akan gunakan dana USO untuk bangun daerah yang tidak menguntungkan dari sisi bisnis. Dalam setahun dana USO yang dikelola pemerintah sebesar Rp 2 triliun," papar menteri.

Perihal besaran insentif dan diskon yang ditawarkan, Rudiantara mengatakan, hal itu akan tergantung dari tingkat kesulitan dan minat operator dalam pembangunan jaringan di area tersebut.

"Tergantung pemerintah mau kasih insentif berapa, diskon berapa. Misalnya, di timur, dari Talaud ke Maluku Utara. Sekarang ada yang mau bangun, nggak? Kalau nggak ada, saya kasih diskon dari harga berlaku bacbone. Operator kan ada perhitungan harga sendiri," jelasnya.

Pemerintah sendiri saat ini tengah menggeber proyek pembangunan backbone melalui Palapa Ring. Jaringan tulang punggung internet ini rencananya akan dibangun di 57 kabupaten.

"Tapi secara total itu menghubungkan 80 kabupaten, karena operator sudah ada yang bangun, tapi belum ring. Jadi Palapa Ring itu selain membuat loop 57 kabupaten yang belum disentuh, juga menghubungkan tambahan 25 sampai 30 kabupaten lainnya," jelas Rudiantara.

Dengan demikian, pada 2019 nanti kata menteri, semua kabupaten dan kota akan terhubung dengan broadband. Hingga saat ini sudah 400 kabupaten dan kota yang sudah terbangun, sisanya akan diselesaikan bersama pada 2018.

"Jadi ini ada loop, kota yang belum ada kakinya, akan dibangun ring. Itu kan punya pemerintah. Palapa Ring nanti dipakai nggak dipakai akan dibayar pemerintah," jelas Rudiantara.

Ditambahkannya, ke depan pembangunan infrastruktur telekomunikasi tidak lagi berdasarkan kabupaten atau kota, tetapi berbasis wilayah kecamatan.

"Di situlah peran pemerintah kenapa sangat mendorong Palapa Ring. Daerah yang dianggap rugi, nggak feasible, dioperasikan oleh badan usaha dan dibayar tiap tahun. Setelah 15 tahun dikembalikan ke pemerintah. Nanti dicari lagi siapa yang mau mengoperasikan sebelum tahun ke-15," paparnya.

Rencananya pemerintah akan merevisi Perpres No. 131/2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal. Selain itu, mulai tahun depan, penggunaan satelit akan mulai dimaksimalkan untuk mendorong Indonesia makin terkoneksi. (rou/ash)