Kamis, 01 Sep 2016 16:56 WIB

Interkoneksi Dibawa ke KPK, Ini Komentar BPK

Achmad Rouzni Noor II - detikInet
Foto: detikINET/Achmad Rouzni Noor II Foto: detikINET/Achmad Rouzni Noor II
Jakarta - Ribut-ribut tentang pro kontra penurunan biaya interkoneksi semakin lebar. Setelah mengusik perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), masalah ini juga ikut dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Achsanul Qosasi, salah satu pimpinan di BPK, ternyata juga telah mendengar adanya laporan ini ke KPK. Menurutnya, hal ini wajar-wajar saja sebagai fungsi dari pencegahan kerugian negara.

"Memang boleh saja dilaporkan ke KPK, karena KPK juga berfungsi sebagai pencegahan walaupun sebenarnya ini kan belum terjadi. Makanya BPK hanya bisa mengatakan, merugikan negara atau tidak setelah kita audit tahun depan," ujarnya kepada detikINET, Kamis (1/9/2016).

Adapun pihak yang melaporkan soal kebijakan interkoneksi ini adalah Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra). Mereka mengadu ke KPK karena mengklaim adanya potensi kerugian negara yang sangat besar dalam pemberlakuan kebijakan itu.

"Kita lapor ke KPK karena ada potensi kerugian negara Rp 51 triliun selama lima tahun kalau tarif interkoneksi ini diturunkan," kata Manager Advokasi dan Investigasi Fitra, Apung Widadi di Gedung KPK, Jakarta.

Apung menjelaskan, surat edaran itu dibuat tidak transparan dan merugikan negara dalam hal ini BUMN. Sebab seharusnya Menkominfo melindungi negara dengan kebijakannya dan bukan memperkaya orang lain atau korporasi lain di luar negara.

"Surat edaran itu cacat hukum karena dari sisi hukum bermasalah, bertentangan dengan peraturan di atasnya yaitu PP 52 tahun 2000 khususnya pasal 22-23 mengenai penetapan tarif interkoneksi," paparnya.

Selain itu, Apung mempertanyakan, kenapa surat ini hanya ditandatangani oleh seorang Pelaksana Tugas (Plt) bukan langsung oleh Menkominfo Rudiantara. Ia pun sampai berani menuding Menkominfo bermain di belakang keluarnya surat edaran ini.

"Kenapa yang tanda tangan setingkat Dirjen. Seharusnya kalau enggak ada masalah kenapa dia (Menkominfo) nggak berani tanda tangan. Kalau clear, seharusnya dia (Menteri) berani dong tanda tangan. Ini semakin mendekonstruksi, mendelegitimasi masalah dalam surat edaran itu," kata dia.

Apung juga menduga, ada desain besar untuk menguntungkan korporasi terkait penurunan tarif ini. Sebab surat edaran ini menurut Apung dijadikan pembenaran oleh operator non-BUMN.

"Yang kita kasih ke KPK tadi adalah surat-surat operator lain ke Kominfo. Ternyata mereka sudah berinteraksi sejak lama. Sedangkan Telkomsel enggak diundang. Itu jadi catatan. Harapan kita KPK mampu mencegah, membatalkan surat edaran itu dan memproteksi BUMN dari korupsi," tegasnya.

Apa yang disampaikan oleh Fitra, dinilai tak ada yang salah kalau dilihat dari kacamata BPK. Karena menurut Achsanul, penurunan interkoneksi bisa sangat membahayakan penerimaan negara dari sektor telekomunikasi, setidaknya dalam lima tahun ke depan.

Mulai dari potensi penurunan pendapatan hingga Rp 100 triliun, setoran dividen dan pajak ke pemerintah berkurang Rp 43 triliun, hingga investasi belanja modal di daerah rural berkurang Rp 12 triliun. Semua itu merupakan potensi kerugian Telkomsel yang dimiliki Telkom Group sebagai BUMN telekomunikasi.

Sementara dari catatan BPK, Telkom Group hingga saat ini masih merupakan BUMN terbesar kedua setelah Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang memberikan kontribusi pendapatan terbesar kepada negara. Sumbangsih Telkom kepada pendapatan negara, disebut BPK, mencapai Rp 7 triliun setiap bulannya.

"Saya tidak dapat mengatakan ini benar atau salah, bermanfaat atau tidak. Tunggu ketika saya sudah melakukan pemeriksaan tahun depan. Kami periksa setelah semester kedua tahun 2017. Saya akan sampaikan ke presiden dan ke parlemen. Biar nanti parlemen yang lakukan pengawasan, jalurnya seperti itu," kata Achsanul.

"Saya tidak mau ngomong prematur. Saya hanya buktikan nanti, karena BPK itu selalu after the fact. Saya hanya menyampaikan, bahwa ini risiko-risikonya. Tapi faktanya adalah tahun depan. Kalau misalnya penerimaan Telkomsel turun gara-gara keputusan menteri, maka hal tersebut akan jadi catatan khusus oleh BPK," tegasnya.

Belum adanya titik temu antara pihak yang pro dan kontra dengan rencana penurunan biaya interkoneksi 26% untuk 18 skema panggilan telepon tetap dan seluler membuat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terpaksa menundanya.

Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Noor Iza menjelaskan, alasan ditundanya kebijakan baru interkoneksi dikarenakan belum semua operator mengirimkan Daftar Penawaran Interkoneksi (DPI). Dengan demikian, maka operator dipersilakan menggunakan acuan biaya interkoneksi versi lama.

"Mengingat hari ini adalah 1 September yang merupakan masa berlaku sebagaimana tertulis dalam SE tersebut, maka selanjutnya Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) melakukan komunikasi kepada operator dan menyampaikan bahwa saat ini DPI belum lengkap terkumpul, sehingga penyelenggara dipersilakan menggunakan acuan yang lama," kata Noor Iza.

Kebijakan tentang biaya interkoneksi terbaru yang digodok dalam seri 17 kali rapat dan memakan waktu setahun sulit direalisasikan karena adanya penolakan dari Telkom Group, serta belum digelarnya pertemuan lanjutan antara Menkominfo Rudiantara dengan Komisi I DPR RI. Dengan belum lengkapnya DPI, makin lengkaplah alasan untuk menunda jadwal implementasi tersebut per 1 September 2016.

Terkait penundaan ini, Telkomsel dalam pernyataannya, akan tetap menggunakan skema biaya interkoneksi yang lama. Sementara XL Axiata dan Indosat Ooredoo, menegaskan akan tetap menerapkan biaya interkoneksi baru karena merasa belum ada surat resmi penundaan.

(rou/ash)
-

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed