Dalam pelantikan yang berlangsung di Kementerian Kominfo, Jumat (22/5/2015), dari sembilan nama anggota baru tersebut, enam di antaranya muka baru dari kalangan publik dan industri. Sementara tiga sisanya merupakan perwakilan dari pemerintah.
Keenam nama dari publik itu adalah Agung Harsoyo, I Ketut Prihadi Kresna, Muhammad Imam Nashiruddin, Rolly Rochamd Purnomo, Rony Mamur Bishry, dan Taufik Hasan.
Sementara tiga anggota dari unsur pemerintah yakni Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kalamullah Ramli sebagai Ketua BRTI, Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos Informatika Muhammad Budi Setiawan, serta Staf khusus Menkominfo Dhanrivanto Budhijanto.
"Kenapa tidak ada nama lama dari unsur publik. Kesinambungan tidak sepenuhnya dari anggota yang terpilih dari masyarakat. Itu menjadi tugas yang lebih banyak dipegang oleh anggota BRTI perwakilan pemerintah," kata menteri.
Menteri yang akrab disapa Chief RA itu juga berpesan, tugas utama dari BRTI adalah membuat regulasi, bukan sekadar analisis.
"Jangan tugasnya kebanyakan analis, nanti namanya jadi BATI (Badan Analisis Telekomunikasi Indonesia), bukan BRTI. Harus lebih ada pembagian tugas yang jelas. Jangan cuma analisis," lanjut Rudiantara.
"BRTI ini kan dulu setengah hati. Antara independen dan kontrol pemerintah. Padahal tugasnya melayani bukan saja pelanggan akhir tetapi juga melayani si pemegang lisensi. Karena ini berkaitan dengan ketersediaan lapangan kerja, pajak, dan lainnya," paparnya lebih lanjut.
(Achmad Rouzni Noor II/Ardhi Suryadhi)