Panja Pencurian Pulsa Tak Mau Anakemaskan Telkomsel

Jakarta - Beredar kabar bahwa Telkomsel tengah melakukan upaya lobi-lobi ke DPR terkait kasus pencurian pulsa. Menanggapi hal itu, Panja Pencurian Pulsa Komisi I mengaku akan bersikap adil dan tegas, tidak akan menganakemaskan Telkomsel.

"Tidak benar itu. Di depan Panja, semuanya sama," tegas Ketua Panja Tantowi Yahya, kepada detikINET, Minggu (12/2/2012).

Kabar miring tentang upaya lobi-lobi Telkomsel berhembus usai operator itu melakukan pertemuan dengan Komisi VI DPR RI, beberapa hari yang lalu.

Sebagian anggota Komisi VI mendesak Kementerian BUMN berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo agar segera menghidupkan kembali layanan konten premium pada kuartal I/2012 ini. Dengan catatan, disertai sistem pengawasan ketat dan tanpa mengabaikan proses hukum yang tengah berlangsung.

Desakan ini merupakan salah satu simpulan dari rapat dengar pendapat (RDP) antara Kementerian BUMN, Telkom Group, dan Komisi VI DPR di gedung DPR, Jumat kemarin.

Anggota Komisi VI DPR Hari Kartana mengatakan pemerintah seharusnya memprioritaskan Telkomsel karena dia perusahaan plat merah, bagian dari BUMN Telkom Group.

Apalagi, kata dia, pendapatan Telkomsel saat ini turun drastis setelah Badan Regulasi Tele­komunikasi Indonesia (BRTI) minta operator melakukan unregistrasi layanan SMS premium.

"Kita harus minta menteri-menteri untuk memprioritaskan Telkom dan Telkomsel. Pendapatan Telkomsel merosot, ini harus diperhatikan," katanya.

Di depan Komisi VI, Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmo sutarno memaparkan pendapatan perusahaan dari bisnis layanan konten turun 90% per November 2011 dibandingkan November 2010 sejak 10 operator diminta melakukan unregistrasi layanan SMS premium dan berhenti menawarkan SMS broadcast.

Tidak hanya penghasilan Telkomsel yang menyurut, industri content provider (CP) pun terancam gulung tikar dan bisa berdampak ke banyak orang.

Telkomsel pada tahun 2011 mencatatkan 105 juta pelanggan, lebih rendah dari yang pernah ditargetkan Sarwoto sebesar 115 juta pelanggan. Sementara pendapatan anak usaha PT Telkom ini pada 2011 diperkirakan mencapai Rp 48 triliun atau hanya tumbuh sekitar 6% dibanding pendapatan tahun 2010 sebesar Rp 45,5 triliun.

Sedangkan industri content provider mempekerjakan 8.000 tenaga kerja dan 72 industri musik membawahi 3.600 pekerja. Kondisi industri ring back tone (RBT) sendiri mati suri.

"Saya rasa bukannya Komisi VI membela, tapi mereka concern terhadap menurunnya omset Telkomsel pasca beredarnya Surat Edaran BRTI. Apa yang disampaikan Arya Bima bahwa mereka di komisi VI tidak mau menyalahi peraturan, oleh karena itu mereka akan berkoordinasi dengan Komisi I dan Panja sudah benar," kata Tantowi.

(rou/rns)