Kebijakan Tarif Internet Dilematis

Jakarta - Pemerintah terkesan dilematis dalam mengeluarkan kebijakan skema tarif internet yang baru. Di satu sisi ingin tarif terus turun, namun di sisi lain, demi menjaga kualitasnya, tarif dikhawatirkan malah bisa naik.

"Masalah tarif sangat sensitif. Kami inginnya tarif turun dulu. Namun begitu kita mengeluarkan kebijakan QoS (quality of services) internet, tarif malah bisa naik agar kualitasnya terjaga," ujar Sekjen Depkominfo, Basuki Yusuf Iskandar, di gedung Depkominfo, Jakarta, Selasa (29/12/2009).

Tarif internet di Indonesia sendiri diakui masih lebih mahal dibanding negara-negara lain. Sudah begitu, kualitasnya sering kali kurang bisa diandalkan saat dibutuhkan.

Belajar dari kasus ini, pemerintah pun condong untuk memperbaiki kualitas lebih dulu ketimbang menurunkan tarif.

"Internet perlu ada soft policy untuk menjaga kualitas. Biar tidak asal main turunkan tarif seperti voice call. Nanti yang terbangun adalah kualitas," kata Basuki.

Begitu kualitas internet membaik, masyarakat dinilai tak akan sungkan lagi untuk mengeluarkan biaya akses sesuai skema tarif saat ini. Pendapatan yang diterima penyelenggara jasa internet pun nantinya bisa digunakan untuk memperluas akses.

"Kami ingin internet bisa dijangkau semua desa. Itu sebabnya kami genjot penetrasinya hingga ke pedesaan. Begitu akses merata, tarif otomatis akan turun karena kompetisi," jelas Basuki.

Depkominfo sendiri dalam jangka lima tahun menargetkan ada 10 ribu desa yang akan memiliki akses internet. "Kami ingin internet juga bisa masuk ke seluruh sekolah SD dan SMP," tandas Menkominfo Tifatul Sembiring.

(rou/ash)