'Masyarakat Rela Sisihkan 15% Pengeluaran untuk TV Berbayar'

Jakarta - Berdasarkan survei internal yang digelar Telkomvision, rumah tangga di Indonesia rela menyisihkan 10-15 persen pengeluarannya untuk berlangganan TV berbayar.

"Ini yang jadi alasan utama bagi kami untuk semakin mengandalkan prabayar," kata Direktur Utama Telkomvision Rahadi Arsyad, dalam keterangannya di Jakarta, yang dikutip, Selasa (10/2/2009).

Pada akhir 2008 lalu, anak usaha Telkom ini berhasil menggaet 215 ribu pelanggan. Sebagian besar di antaranya adalah dari segmen prabayar.

"Angka tersebut menjadikan Telkomvision sebagai pemain nomor dua terbesar di pasar," lanjut Rahadi seraya menargetkan pada 2009 ini, total pelanggannya bisa meningkat jadi 427 ribu pelanggan.

Mulai tingginya pertumbuhan pelanggan TV berbayar tak dapat dilepaskan dari kemudahan yang ditawarkan penyelenggara kepada pelanggan. Misalnya, paket berlangganan secara prabayar yang lebih hemat dengan hanya memilih beberapa stasiun TV saja untuk ditonton.

Namun, meski pertumbuhan pengguna terus melonjak setiap tahunnya, penetrasi televisi berbayar tetap saja masih rendah. Kata Rahadi, tahun lalu baru dua persen dari total 45 juta rumah tangga.

"Tetapi berkat berbagai inovasi yang dilakukan oleh operator TV berbayar, tingkat pertumbuhan mulai melewati angka 100 persen," pungkasnya.

Di lain kesempatan, Anggota Komisi I DPR RI Joko Susilo menilai industri penyiaran di Indonesia lebih banyak mengangkangi frekuensi ketimbang mengembangkan jasa.

"Aroma monopoli frekuensi dan pasar lebih terasa ketimbang semangat mengembangkan pasar. Buktinya MNC (Media Nusantara Citra) melakukan monopoli lewat kepemilikan di RCTI, Global dan TPI," ketusnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Menkominfo Mohammad Nuh, kemarin.

Sedangkan untuk frekuensi, lanjutnya, MNC dan anak usahanya Media Citra Indostar (MCI) menguasai frekuensi selebar 150 MHz di spektrum 2,5 GHz untuk TV berbayar Indovision.

"Regulator harus menata ulang lagi industri penyiaran ini terutama masalah frekuensi. Jangan sampai sumber daya alam terbatas hanya dikuasai oleh satu kelompok saja. Ini bisa mengurangi peluang usaha lain untuk mengembangkannya," katanya.

Hal ini sebelumnya pernah ditanggapi Kepala Pusat Informasi Depkominfo Gatot S Dewo Broto. Menurutnya, sebagai upaya untuk terus menata bisnis ini, pemerintah berencana mengenakan kewajiban pembayaran Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) berdasarkan pita frekuensi untuk satelit MCI. (rou/ash)