Hal ini tercermin dalam diskusi soal Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 1 Tahun 2009 yang diadakan di Menara KADIN, Jakarta, Rabu (28/1/2009). Diskusi yang panjang itu menghadirkan IMOCA, BRTI serta pihak lain termasuk Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).
Pihak IMOCA, misalnya, mengatakan sebenarnya tidak menentang aturan itu. "IMOCA tidak menentang, tapi mendukung. Tapi tanpa BHP," ujar Internal Affairs Director IMOCA, Tjandra Tedja, dalam diskusi tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh karena itu Tjandra mengatakan pihaknya terkejut dengan adanya BHP di versi final. IMOCA juga menyoroti perihal perizinan tambahan yang harus dilakukan Content Provider (CP).
Dalam UU 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi disebutkan bahwa penyelenggara telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi wajib membayar BHP. Namun menurut Tjandra CP bukanlah penyelenggara jasa telekomunikasi.
Tjandra mengatakan, Penyedia Jasa Telekomunikasi adalah penyedia layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi. Definisi lain penyelenggara jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
Jika melihat dari definisi itu, lanjut Tjandra, penyedia konten tidak bisa disebut sebagai penyedia jasa telekomunikasi. "Kami hanya menyediakan konten yang diminta operator, sedangkan operator yang memiliki layanan SMS Premium," ujar Tjandra. (wsh/wsh)