Dijelaskan anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi, hal ini terkait informasi seputar penyelenggara jasa sms premium tersebut. Seperti penjelasan soal layanan yang dimiliki, jumlah pelanggan, alamat kantor ataupun informasi lainnya yang harus diketahui BRTI. Β
"Kalau ada perubahan juga harus segera dilaporkan. Soalnya selama ini, BRTI masih mendapatkan data para CP dari operator. Alhasil, banyak yang tidak up to date," tukasnya kepada detikINET, Senin (12/1/2009).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Aturan SMS premium ini juga diklaim bakal lebih melindungi konsumen. Sebab para CP dituntut untuk mempermudah reg dan unreg serta call center yang bertugas setiap waktu. "Kalau tetap membandel kita cabut izinnya. Namun tetap terlebih dulu diberi peringatan," tandasnya (ash/wsh)