Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi mengatakan, ketentuan pembayaran BHP ini tak hanya bagi penyelenggara jaringan, namun juga bagi penyelenggara jasa termasuk para CP di dalamnya.
"Ini (sms premium-red.) kan bisnis besar, sudah sampai miliaran. Kalau tidak ada BHP, kita yang disalahkan oleh tata aturan negara. Biaya ini harus dikembalikan ke publik dan ke negara," ujarnya kepada detikINET, Senin (12/1/2009).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah, aturan yang baru ini untuk mempertegas saja. Kalau sudah membayar mana buktinya? Biar gak double charging. Bagusnya, dari CP saja langsung bayar dari keuntungan kotornya," tukasnya. (ash/wsh)