Kategori Berita
Daerah
Layanan
Top Up & Tagihan
Detik Network
detikInet
BRTI: Bisnis Miliaran, CP Masa Gak Setor?

BRTI: Bisnis Miliaran, CP Masa Gak Setor?


- detikInet

Jakarta - Regulator telekomunikasi mewajibkan para content provider (CP) untuk menyetor Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi (BHP) dalam aturan terbaru SMS premium. Apalagi jika menilik nilai bisnis para CP ini yang mencapai miliaran, BHP harus dibayarkan.

Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi mengatakan, ketentuan pembayaran BHP ini tak hanya bagi penyelenggara jaringan, namun juga bagi penyelenggara jasa termasuk para CP di dalamnya.

"Ini (sms premium-red.) kan bisnis besar, sudah sampai miliaran. Kalau tidak ada BHP, kita yang disalahkan oleh tata aturan negara. Biaya ini harus dikembalikan ke publik dan ke negara," ujarnya kepada detikINET, Senin (12/1/2009).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dijelaskan Heru, ketika diadakan pertemuan antara IMOCA (Indonesia Mobile & Online Content Association) dan regulator untuk membahas aturan baru ini, sejumlah CP mengaku telah membayar BHP lewat operator.

"Nah, aturan yang baru ini untuk mempertegas saja. Kalau sudah membayar mana buktinya? Biar gak double charging. Bagusnya, dari CP saja langsung bayar dari keuntungan kotornya," tukasnya. (ash/wsh)




Hide Ads