'Ada Pihak yang Tidak Memahami Etika Internet'

Jakarta - Tim teknis situs Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak menyangka DNS (domain name system) yang digunakan situs presidensby.info dapat dibelokkan. Padahal, menurut Heru Nugroho salah satu penasehat teknis situs tersebut, domain .info memiliki reputasi yang meyakinkan."Harusnya mereka (domain .info-red) kuat dan tangguh, dari reputasi mereka juga seharusnya meyakinkan," ujar Heru kepada detikINET, Selasa (20/3/2007).Pada awal pembuatan situs presidensby.info, Heru melanjutkan, tim teknis sebenarnya juga telah memperhitungkan kemungkinan masalah seperti ini, namun pada saat itu mereka menganggap agak terlalu sulit untuk kejadian DNS abuse ini. "Kita memang harus berhitung, dan menurut kita (tim teknis-red) pemilihan waktu itu ya sudah tepat untuk memilih disana (.info)," tambahnya.Alhasil, ketika ingin menguak pelaku pembobol situs presidensby.info, tim teknis situs ini kesulitan untuk melacak si pelaku. Salah satu kesulitan yang dihadapi adalah ketersediaan log server untuk dianalisis dari penyedia jasa di luar negeri.Lalu kenapa pada awalnya situs milik presiden tidak menggunakan domain go.id, Heru beralasan hal itu karena ada aturan main di dunia internet. "Ada pihak-pihak yang tidak memahami internet punya etika meski cuma masalah nama. Nah, etika itu belum semuanya paham, jadi satu per satu, kebetulan waktu itu akhirnya Kominfo bikin peraturan soal nama domain dan akhirnya kita sepakat untuk pakai presidenri.go.id," jelas Heru.Karena sudah terlanjur setahun, situs presidensby.info akhirnya tetap dipertahankan dan isinya sama dengan presidenri.go.id. "Jadi ke depannya situs presidenri.go.id yang akan disosialisasikan, sehingga semua orang akan didorong ke situs ini," tukas Heru.Sayangnya, sejak beberapa bulan diluncurkannya situs presidenri.go.id jumlah pengunjungnya masih jauh di bawah situs kembarannya itu. "Orang masih banyak yang akses lewat .info, pengunjung yang masuk lewat .go.id saja masih di bawah sepuluh persen," Heru menambahkan. Heru juga menyangkal kalau hal ini dilakukan semata-mata karena ada faktor lain. "Gak ada unsur politis apa-apa," tandasnya. (ash/dbu)