Menkopolhukam Soal 6 Juta Data NPWP Bocor: Sebagian Tidak Cocok

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto mengungkapkan fakta terkait dugaan kebocoran enam juta data nomor pokok wajib pajak (NPWP), termasuk data milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperjualbelikan di darkweb.

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid yang bertindak sebagai pimpinan sidang meminta klarifikasi kepada pemerintah terkait kebocoran data tersebut.

"Terkait bocornya data-data pajak, NPWP, itu apakah terkait dengan PDNS (pusat data nasional sementara) atau tidak? Serangannya itu terhadap siapa Pak Menko, lembaga mana?" tanya Meutya dalam rapat kerja Komisi I DPR dengan Menkopolhukam di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/9/2024).

Hadi menjawab bahwa dugaan data NPWP yang tersebar saat ini tidak berasal dari tenant PDNS 2 Surabaya. Sebagai informasi, PDNS 2 jadi sorotan karena sempat lumpuh karena serangan ransomware yang berdampak terganggunya layanan publik.

Dalam menelusuri dugaan kebocoran enam juta NPWP itu, Menkopolhukam menyebutkan pihaknya berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Disampaikannya sampai saat ini, BSSN masih mencocokan data yang tersebar dengan data NPWP yang tersimpan di pemerintah.

"BSSN masih melaksanakan validasi terkait data yang dibocorkan, di antaranya nomor HP, NIK, dan NPWP. Analisa sementara yang sudah didapatkan oleh BSSN adalah sebagian yang dinyatakan ketidakcocokan dengan data asli," ungkap Hadi.

"Ini diduga data-data tersebut diperoleh dari beberapa kota atau kabupaten, sehingga ada sebagian yang tidak sesuai dengan data dibocorkan dengan pemiliknya, baik NIK atau NPWP," jelasnya.

Kemudian, Hadi menambahkan, sejauh ini yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi dugaan kebocoran enam juta data NPWP itu, tim Computer Security Incident Response Team (CISRT) dari Kementerian Keuangan sudah menindaklanjuti secara internal dengan melibatkan tim BSSN.

"Kami dari Kemenkopolhukam terus memantau serta berkoordinasi dengan BSSN terkait kebocoran ini, dan minggu ini akan kami laksanakan rapat tingkat menteri yang dihadiri Dirjen Pajak dan dihadiri BSSN untuk mencari solusi permasalahan dan bagaimana mitigasinya terkait kebocoran ini," pungkasnya.

Diberitakan ada 6,6 juta data yang dijual di Breach Forums dengan harga USD 10 ribu atau sekitar Rp 150 juta. Data yang bocor itu antara lain adalah NIK, NPWP, alamat, nomor HP, dan alamat email.

Parahnya, dalam sampel data yang diberikan ada sejumlah tokoh penting yang datanya disebarkan. Termasuk Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, Menkominfo Budi Arie Setiadi, sampai Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Kasus dugaan kebocoran data pribadi ini tak hanya sekali terjadi hingga hacker anonim Bjorka sering mengobrak-abrik data publik. Meski bukan bagian dari kebocoran data, Pusat Data Nasional (PDNS) 2 yang lumpuh akibat serangan ransomware sempat melumpuhkan layanan publik.