Pakar: Gagasan Dubes Siber Bisa Jadi Command Center BSSN, Kominfo Cs

Keamanan siber Indonesia masih terbilang rentan di era digital saat ini. Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, pun mengusulkan untuk adanya duta besar siber di Tanah Air.

Pakar keamanan siber Pratama Persadha mengatakan gagasan dinilai cemerlang dalam memperkuat pertahanan siber Indonesia.

Adapun, menurut Chairman lembaga riset CISRReC ini bahwa lembaga-lembaga yang terkait pertahanan siber masih berjalan masing-masing. Duta besar siber tersebut bisa menjadi solusinya.

"Mengingat saat ini di Indonesia terdapat beberapa lembaga yang memiliki kemampuan dalam hal pertahanan siber seperti BSSN, BIN, Kominfo, Pusansiad, dan lain-lain, di mana selama ini masing-masing lembaga masih bekerja sendiri-sendiri dalam menjaga keamanan siber di Indonesia, sehingga penunjukan duta besar siber akan sangat berguna dalam mengorkestrasikan semua lembaga tersebut sehingga tidak ada fungsi yang saling tumpang tindih namun akan dapat saling melengkapi dan menguatkan," tutur Pratama kepada detikINET, Selasa (9/1/2024).

Lebih lanjut, kata Pratama, duta besar siber juga dapat berfungsi sebagai command center dari berbagai lembaga tersebut. Hal ini bisa mengetahui gambaran yang lebih luas karena bisa melihat gambaran kondisi keamanan siber dari berbagai sudut pandang seperti dalam hal kejahatan siber, kondisi serangan siber yang terjadi di lembaga pemerintahan, penyebaran hoaks sampai insiden siber yang dapat berdampak pada keamanan dan kestabilan negara.

"Selain itu Duta Besar siber juga dapat menjadi kanal komunikasi dari berbagai lembaga tersebut sehingga koordinasi antar lembaga akan dapat lebih mulus dan terarah," ungkap dia.

Disampaikannya bahwa duta besar siber juga dapat membantu koordinasi lintas kementerian/lembaga pemerintahan dalam bidang keamanan siber, seperti memantau kondisi dari berbagai CSIRT yang ada di kementerian/lembaga pemerintahan, seperti halnya National CSIRT dan dapat dengan segera menurunkan tim ahli untuk membantu melakukan mitigasi pada saat sebuah kementerian/lembaga pemerintahan mengalami serangan siber.

Hanya saja, Pratama mengkritisi pada debat Capres ketiga kemarin, mereka hanya menyebut upaya-upaya memperkuat keamanan siber serta tanpa ada satupun yang menyinggung masalah kedaulatan siber.

"Kedaulatan siber mencerminkan kontrol suatu negara terhadap informasi dan teknologi di dalam batas-batas wilayahnya. Hal ini melibatkan kebijakan dan tindakan untuk melindungi kepentingan nasional dalam domain siber dengan fokus utamanya, yaitu penguatan kontrol pemerintah terhadap informasi dan teknologi di dalam negeri, termasuk regulasi, kebijakan pembatasan," ucap Pratama.

"Dan, upaya untuk mengurangi ketergantungan pada entitas luar negeri dan bertujuan mempertahankan kemandirian dan keamanan negara dalam dunia siber, terutama melalui pengendalian data, peraturan perdagangan elektronik, dan kebijakan yang mengurangi ketergantungan pada teknologi asing dimana kedaulatan siber lebih bersifat geopolitik dan berkaitan dengan kontrol negara atas aspek-aspek tertentu dari ranah siber," pungkasnya.