Gedung Putih Minta China Stop Aksi Spionase Online

Washington, AS - Pihak Gedung Putih Amerika Serikat (AS) memperingatkan China agar mengakhiri aksi mata-mata cyber terhadap perusahaan AS. Disebutkan juru bicara Gedung Putih, aktivitas ini mengancam hubungan kedua negara.

"Sejumlah perusahaan AS semakin mengeluhkan properti intelektual mereka dicuri melalui serangan yang 'diduga' berasal dari China pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya," kata Tom Donilon selaku penasehat keamanan nasional Presiden AS.

"Masyarakat internasional tidak akan menolerir aktivitas semacam itu dari negara manapun. Seperti yang pernah dikatakan Presiden, kami akan mengambil langkah apapun untuk melindungi ekonomi kami melawan ancaman cyber," jelasnya seperti detikINET kutip dari Cnet, Rabu (14/3/2013).

Pernyataan Donilon datang mengomentari laporan mengenai peningkatan signifikan serangan cyber yang menyasar perusahaan, lembaga pemerintahan dan dan organisasi di AS. Hasil penelusuran firma keamanan AS Mandiant menyebutkan, serangan tersebut berasal dari China.

Lebih lanjut, Mandiant merilis laporan setebal 60 halaman. Isinya menerangkan bahwa serangan yang dialami perusahaan AS tersebut bermuara pada jaringan spesifik di Shanghai. Beberapa di antaranya bahkan mengarah pada markas salah satu kelompok militer rahasia China.

Sebelumnya pemerintah China sudah merespons tudingan ini. Satu hari setelah dugaan diarahkan ke China terkait aksi hacking yang menimpa sejumlah perusahaan AS, juru bicara Departemen Pertahanan China mengeluarkan bantahan dan mengatakan laporan firma keamanan cyber Mandiant salah besar.

"Militer China memerintahkan untuk tidak mendukung aktivitas hacking apapun. Klaim yang disebutkan Mandiant bahwa militer China menjadi dalang spionase internet tidak punya bukti kuat," tegasnya.

Seperti diketahui, beberapa minggu lalu marak laporan memberitakan aksi hacking yang menimpa sejumlah perusahaan AS. Di antaranya adalah perusahaan besar seperti Apple, Facebook, The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post dan Departemen Energi AS.

(rns/rou)