.webp)
5. Banjir dan Penurunan Tanah
Sejumlah wilayah di Indonesia, terutama Jakarta, masuk dalam daftar kota dan kabupaten yang diprediksi paling cepat tenggelam. Banjir dan penurunan tanah tidak dibahas secara gamblang dalam Debat Cawapres meski Cawapres nomor urut 2 sempat menyebut proyek Giant Sea Wall.
Paslon nomor urut 2 memang menggadang-gadang megaproyek tanggul raksasa ini sebagai solusi mengatasi fenomena naiknya permukaan air laut hingga hilangnya sejumlah pulau di Indonesia, namun di Debat Cawapres tidak membahas dampaknya pada kerusakan ekologi di wilayah pesisir.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, WALHI menyinggung penurunan permukaan tanah berkaitan erat dengan isu akses air bersih. Tingginya penyedotan air tanah menjadi penyebab utama penurunan permukaan tanah di Jakarta.
"Buruknya pengelolaan air di Jakarta telah meningkatkan ancaman bencana yang akan menimbulkan krisis multidimensi di Jakarta, termasuk mengorbankan kelompok-kelompok yang paling rentan," kata WALHI.
6. Masyarakat dan Wilayah Adat
Greenpeace menilai janji ketiga Cawapres melindungi masyarakat adat dan wilayah adat, termasuk dengan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat hanyalah retorika.
"Janji semacam ini selalu disampaikan dari Pemilu ke Pemilu, tetapi keengganan politik dari Presiden terpilih dan partai politik pendukungnya selama ini menggambarkan bahwa mengakui dan melindungi masyarakat adat tak lebih dari sekadar retorika. Tanpa mencabut Undang-Undang Cipta Kerja dan menghentikan proyek strategis nasional yang merampas wilayah masyarakat adat, janji itu cuma akan jadi omong kosong saja," kritik Greenpeace Indonesia.
Debat Cawapres juga tidak menyinggung masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan tenggelam karena kenaikan muka air laut. Ketua Kelompok Kerja Politik Greenpeace Indonesia, Khalisah Khalid, menyebut bahwa perspektif para kandidat dalam isu lingkungan hidup dan sumber daya alam masih bias darat.
"Memang ada yang menyinggung tentang masyarakat pesisir dan nelayan, tapi mereka tidak menjabarkan bagaimana agenda mitigasi dan adaptasi iklim bersama warga yang tinggal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang makin terjepit dampak krisis iklim. Fakta lainnya, keanekaragaman hayati laut Indonesia juga terancam dengan praktik ekonomi ekstraktif dan tekanan pembangunan berbasis darat. Padahal Indonesia telah berkomitmen untuk melindungi 30% kawasan dan keanekaragaman hayati laut kita pada 2030," ujarnya.
7. Deforestasi
Ruang hidup masyarakat adat terus tergerus akibat pembukaan lahan dan deforestasi. Pernyataan Cawapres nomor urut 1 tentang reforestasi untuk mengatasi deforestasi dinilai Greenpeace tak menjawab persoalan.
"Kerusakan hutan akibat deforestasi, termasuk seperti yang terjadi di food estate Gunung Mas Kalimantan Tengah, tak bisa serta-merta dibereskan dengan melakukan penanaman kembali. Pemulihan hutan yang rusak dengan cara reforestasi memang harus dilakukan. Namun, yang paling krusial sebenarnya adalah menghentikan deforestasi," tegas Greenpeace.
8. Transisi Energi Terbarukan
Pada isu energi baru terbarukan (EBT), tiga cawapres tidak menyinggung secara detail rencana percepatan transisi ke energi terbarukan dan mengakhiri penggunaan energi batu bara.
"Padahal, transisi energi sangat krusial untuk memangkas emisi karbon dan menekan kenaikan suhu Bumi. Demokratisasi energi yang seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan dari proses transisi energi juga luput dari pembahasan," tulis Greenpeace Indonesia.
Alih-alih membahas hal tersebut, Debat Cawapres malah mengumbar solusi palsu transisi energi, antara lain rencana melanjutkan bioenergi, seperti biodiesel yang disampaikan Cawapres nomor urut 2.
Greenpeace menyebut pemenuhan biodiesel berpotensi memicu ekspansi industri sawit melalui deforestasi yang mengancam hutan dan lanskap gambut alami yang tersisa.
"Indonesia sudah harus segera beralih dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi hijau yang bebas dari solusi-solusi palsu," tegas Greenpeace.
