Rudiantara mengaku bahwa saat ini Kominfo melalui Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) tengah memfasilitasi operator seluler dengan pihak MRT Jakarta terkait kendala pemasangan jaringan di jalur transportasi anyar ibu kota ini.
"Ada daerah-daerah yang compulsory (wajib) harusnya itu menjadi ruang publik. Jadi, tidak berbisnislah di situ. Tetapi, kalau ada cost harus di-cover, kalau misalkan biaya 100, ya bayar 100. Kalau di ruang publik, jangan 100 jadi 200, kan gitu," kata Rudiantara di Jakarta, Senin (1/4/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Jangan Sampai Jalur MRT 'Fakir Sinyal' |
"Kalau luar di ruang publik, dalam artian common space itu silahkan saja, namanya juga bisnis," lanjutnya.
Ditanya apakah area MRT ini termasuk ruang publik, Rudiantara tidak menegaskan secara langsung. Menkominfo menjelaskan kalau area yang disebut ruang publik itu adalah apabila dibutuhkan adanya sinyal tak hanya soal faktor komersil, tetapi juga unsur keselamatannya.
"Kalau di luar, ya silahkan itu bisnis kompetisi operator dengan operator. Ini (ruang publik) yang harusnya tidak dikompetisikan, karena untuk safety misalkan. Jadi, jangan dicampur aduk antara kebutuhan masyarakat di common space berkaitan dengan non komersil," tutur dia.
Video: Kini Bisa Cek Informasi MRT Jakarta di Google Maps
Berbicara tarif pasang jaringan yang mahal dikabarkan jadi kendala utamanya, ia lantas mengutip pernyataan Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Indonesia (ATSI) bahwa biaya tersebut mahal.
"Kalau ATSI bilang begitu (mahal). Makanya nanti dibicarakan. Kominfo fasilitasi lewat BRTI. Belum tahu kapan (titik temunya)," ungkap dia.
Sebagai informasi, sampai saat ini baru dua operator seluler yang menggelar jaringan di MRT Jakarta, yaitu Telkomsel dan Smarfren. Sedangkan, XL Axiata, Indosat Ooredoo, hingga Hutchison 3 Indonesia (Tri) masih dalam proses negosiasi.