.webp)
Biaya penggunaan spektrum frekuensi menjadi salah satu faktor yang menentukan kecepatan ekspansi jaringan 5G di Indonesia. Cakupan sinyal 5G di Indonesia terbilang masih rendah sekitar 4,4% meski sudah dikomersialisasikan sejak pertengahan 2021.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menilai kebijakan biaya spektrum yang terjangkau dapat memberi ruang lebih besar bagi operator telekomunikasi untuk berinvestasi dan memperluas infrastruktur jaringan.
Sekretaris Jenderal Komdigi Ismail mengatakan, pengelolaan spektrum frekuensi perlu mempertimbangkan keseimbangan antara penerimaan negara, kemampuan investasi industri, dan manfaat konektivitas bagi masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Spektrum bukan hanya tentang bagaimana pemerintah memperoleh pendapatan dari pemanfaatannya, tetapi juga tentang bagaimana memastikan biaya pemanfaatan spektrum tetap terjangkau. Dengan begitu, seluruh operator dapat membangun dan mengembangkan infrastrukturnya sesegera mungkin," ujar Ismail dalam diskusi panel Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Bali, Senin (19/10/2026).
Ismail menjelaskan spektrum frekuensi tidak semata-mata menjadi sumber penerimaan negara, tetapi juga instrumen strategis untuk mendorong pembangunan infrastruktur digital. Biaya yang sesuai dengan kemampuan industri dinilai dapat membantu operator mengalokasikan investasi untuk pengembangan jaringan, termasuk teknologi 5G.
Ia menyebutkan, jaringan 4G di Indonesia telah menjangkau lebih dari 98% wilayah. Sementara itu, pengembangan 5G terus berlangsung sehingga kebutuhan spektrum menjadi semakin penting untuk mendukung ekspansi teknologi generasi terbaru.
"Lebih dari 98 persen wilayah Indonesia telah terhubung dengan jaringan 4G. Perkembangan 5G juga berlangsung sangat cepat. Karena itu, persoalan spektrum frekuensi menjadi sangat penting," tuturnya.
Ismail mengatakan, pemerintah telah mengubah pendekatan pengelolaan spektrum frekuensi dalam lima hingga tujuh tahun terakhir. Salah satu bentuknya terlihat pada pelaksanaan lelang spektrum terbaru yang, menurut dia, menawarkan harga relatif terjangkau agar operator tetap memiliki ruang untuk melanjutkan investasi jaringan.
"Menurut saya, sekarang seluruh operator memiliki ruang yang cukup untuk membangun jaringan 5G," katanya.
Meski demikian, pengembangan infrastruktur telekomunikasi membutuhkan belanja modal besar dan waktu pembangunan yang panjang. Karena itu, kebijakan spektrum perlu memperhitungkan keberlanjutan investasi operator, bukan hanya penerimaan negara dalam jangka pendek.
"Kata kunci yang perlu kita perhatikan adalah keberlanjutan. Pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu yang panjang dan investasi modal yang besar. Karena itu, keberlanjutan menjadi salah satu aspek yang sangat penting," kata Ismail.
Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital (Renstra Komdigi) 2025-2029 jaringan 5G akan diperluas menjadi 7% di 2029. Lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz yang telah dilakukan beberapa lalu disebut dapat mendongkrak koneksi internet cepat ini ke depannya.
