.webp)
CEO OpenAI Sam Altman sampai CEO Nvidia Jensen Huang akan hadir dalam pertemuan para menteri inovasi G20 di North Carolina pada tanggal 1-2 September 2026. Mereka dijadwalkan bicara pada hari pertama Pertemuan G20 tech/innovation ministerial meeting. Sementara Elon Musk dijadwalkan hadir secara virtual.
Menurut juru bicara OpenAI, Altman akan berpartisipasi dalam sesi obrolan santai dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick untuk membahas 'lintasan teknologi AI di masa depan', dikutip detikINET dari BigGo Finance, Selasa (1/9/2026).
Agenda inti pertemuan adalah mendorong negara G20 agar menyetujui kerangka tata kelola AI tak mengikat yang disebut 'Prinsip Carolina'. Direktur Kebijakan Sains dan Teknologi Gedung Putih Michael Kratsios dan Menteri Perdagangan Lutnick ikut mengorganisir pertemuan tersebut, dan pejabat Gedung Putih bertujuan mendapat kesepakatan dari negara-negara G20 saat berakhirnya pembicaraan tingkat menteri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prinsip-prinsip tersebut menghimbau para pembuat kebijakan untuk menghindari pembentukan badan pengatur baru, mengadopsi pendekatan peraturan yang berbeda dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing industri, serta memperkuat pengujian bersama terhadap teknologi baru antara pemerintah dan sektor swasta.
Elon Musk dijadwalkan untuk mempresentasikan pandangan mengenai lingkungan peraturan yang diperlukan untuk memaksimalkan inovasi teknologi sekaligus membendung risiko.
Jika kerangka kerja tersebut diadopsi, kerangka tersebut akan disampaikan sebagai pernyataan bersama pada pertemuan puncak para pemimpin G20 di Miami, Florida, pada bulan Desember. KTT tersebut akan dipandu oleh Presiden AS Donald Trump di klub golfnya di Doral, Florida.
Indonesia Bawa Isu AI Jelang KTT Pemimpin G20
Melansir situs Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Indonesia menyoroti pentingnya tata kelola Kecerdasan Artifisial (AI) dan infrastruktur digital yang berpusat pada perlindungan masyarakat dan pelaku usaha mikro pada agenda Innovation Working Group.
Indonesia mendorong implementasi nyata G20 Roadmap for Cross-border Payments melalui interkoneksi sistem QR lintas batas. Langkah ini dianggap terbukti efektif dalam memotong biaya transaksi dan meringankan beban finansial para pekerja migran serta UMKM.
"Selain itu, menyikapi lonjakan kerugian akibat penipuan investasi berbasis kripto internasional (pig-butchering networks), Indonesia mendorong kerja sama penegakan hukum lintas batas. Hal ini dipadukan dengan materi literasi siber bersasaran khusus bagi lansia dan pengguna digital pemula," begitu bunyi siaran pers tersebut.
Indonesia menyepakati pelarangan pemanfaatan konten curian atau bajakan untuk pelatihan model AI. Namun, Indonesia menekankan bahwa kerangka regulasi internasional harus tetap menghormati hukum pelindungan data nasional guna mencegah ekstraksi ilegal data publik yang sensitif.
Saat ini, Indonesia sedang mematangkan Peta Jalan AI Nasional dan Panduan Etis pada sektor kesehatan, pendidikan, keuangan, dan ekonomi kreatif.
"Indonesia meminta agar standar global AI bersifat fleksibel dan tidak berubah menjadi hambatan kepatuhan baru yang mendiskriminasi UMKM. Negara berkembang harus menjadi co-author dalam perumusan standar, bukan sekadar pelaksana kepatuhan," tutur Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi.
Guna menghindari jurang pemisah digital baru di mana negara berkembang hanya menjadi penyedia data dan konsumen teknologi, Indonesia mendorong diversifikasi infrastruktur AI. Indonesia mengajak kemitraan strategis pemerintah-swasta (KPBU) dalam investasi pusat data (data center) dan kapasitas komputasi awan yang inklusif.
"Indonesia memastikan arsitektur ekonomi digital global tetap inklusif dan adil. Langkah ini sekaligus memperkuat fondasi kerja sama konkret menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) para Pemimpin G20 mendatang," tutup siaran pers itu.
