Demikian terungkap dalam Seminar Nasional Evaluasi Setahun DeTIKNas yang digelar di Gedung Dhanapala, Departemen Keuangan, Jakarta, Kamis (22/11/2007). "Contohnya, perubahan sistem administrasi dari basis kertas ke elektronik itu terhambat. Karena, butuh aturan tentang keabsahan dokumen elektronik," papar Giri Suseno, anggota Badan Pelaksana DeTIKNas.
Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Ketua Harian DeTIKNas, Mohammad Nuh, mengatakan tidak semua flagship DeTIKNas terhambat peraturan. Ia juga mengatakan program DeTIKNas bisa berjalan meski belum ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rancangan UU ITE saat ini telah berada di Dewan Perwakilan Rakyat. Namun belum ada kejelasan kapan RUU itu akan disahkan.
Selain problem yang disebut Giri sebagai regulatory impediment itu, DeTIKNas juga menghadapi kendala harus menyatukan berbagai sistem e-government yang berbeda-beda. Selain itu, ujar Giri, cara berpikir dan bersikap di kalangan instansi pemerintahan masih perlu diubah.
(wsh/wsh)