.webp)
Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan peta jalan pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di berbagai program strategis nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan draf peraturan presiden yang diperoleh Reuters, pemerintah berencana mengintegrasikan AI ke dalam berbagai program kementerian dan pemerintah daerah sepanjang 2026-2029 sebagai bagian dari strategi mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemerintah meyakini pemanfaatan AI berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hingga 12% atau sekitar USD 366 miliar pada 2030.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Draf regulasi tersebut saat ini masih menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga menargetkan peningkatan daya saing Indonesia dalam pemanfaatan AI di tingkat regional maupun global.
Anggaran sebesar USD 15 miliar atau sekitar Rp 269,3 triliun (kurs USD 1 = Rp 17.955) untuk mengimplementasikan teknologi AI ke berbagai program strategis nasional, termasuk MBG.
Disebutkan bahwa adopsi AI tersebut akan dimanfaatkan untuk menyusun menu sesuai karakteristik daerah, memantau kebersihan dapur, memperkirakan kebutuhan makanan, mendeteksi penyimpangan, hingga mengintegrasikan data kesehatan guna memberikan peringatan dini jika terjadi kondisi darurat.
Adapun, saat ini pemerintah tengah menyusun regulasi AI nasional yang melibatkan sejumlah perusahaan teknologi global seperti Meta, IBM, dan Microsoft. Microsoft sebelumnya juga telah mengumumkan investasi sebesar USD 1,7 miliar untuk pengembangan layanan cloud dan AI di Indonesia.
Meski demikian, sejumlah kalangan menilai Indonesia masih menghadapi tantangan besar untuk menjadi pemain utama dalam pengembangan AI. Keterbatasan infrastruktur, termasuk ketersediaan chip dan pusat komputasi, serta minimnya talenta AI menjadi hambatan yang harus segera diatasi.
Guru Besar AI dari Bina Nusantara University Derwin Suhartono yang dikutip Reuters menilai Indonesia saat ini belum cukup kompetitif dalam perlombaan AI global dan berisiko hanya menjadi konsumen teknologi yang dikembangkan perusahaan asing.
Namun, menurutnya, pemanfaatan AI tetap dapat memberikan manfaat besar apabila dijalankan melalui peta jalan yang terstruktur dan konsisten.
Selain menyusun roadmap implementasi AI, pemerintah juga menyiapkan pembentukan dana kedaulatan AI (sovereign AI fund) yang rencananya dikelola oleh Danantara Indonesia. Pemerintah juga mempertimbangkan insentif fiskal bagi peneliti AI serta langkah-langkah mitigasi risiko, termasuk penyalahgunaan biometrik, pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan penyebaran deepfake.
Pemanfaatan AI di program MBG muncul di tengah berbagai tantangan yang dihadapi program tersebut. Reuters mencatat program makan gratis sempat mendapat sorotan terkait transparansi pengelolaan, dugaan penyimpangan dalam pembangunan dapur, serta kasus keracunan makanan yang menimpa puluhan ribu siswa pada tahun lalu.
Tak hanya untuk sektor pangan, pemerintah juga berencana menggunakan AI dalam program pemeriksaan kesehatan gratis dan penanganan tuberkulosis (TBC). Teknologi ini akan membantu analisis data kesehatan dalam skala besar sehingga layanan publik dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
(agt/agt)
