Mahasiswa Demo, Tuntut Pembekuan Indosat dan Telkomsel

Jakarta - Sekelompok mahasiswa melakukan demonstrasi di halaman Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/11/2007). Antara lain, mereka menuntut pembekuan saham Indosat dan Telkomsel serta mencekal pejabatnya. Demo itu dilakukan sekelompok mahasiswa yang menggabungkan diri dalam Koalisi Mahasiswa dan Rakyat untuk Penyelamat Aset Bangsa (Komarbang). Kelompok yang diklaim berjumlah 500-an itu mengaku berasal dari Universitas Indonesia, Perguruan Negeri Jakarta, Universitas Mercu Buana, Alcatel, Universitas Trisakti, SMT Trisakti, Universitas Borobudur, Universitas Bung Karno dan Universitas Gunadarma.  Secara umum, demonstrasi itu menuntut agar wakil rakyat melawan segala bentuk privatisasi dan kerjasama operasional yang melibatkan pihak asing terhadap aset-aset yang penting bagi negara. Ini termasuk aset-aset telekomunikasi.  Perusahaan telekomunikasi yang menjadi sorotan Komarbang adalah Indosat dan Telkomsel. Kedua perusahaan itu sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak Singapura.  Daman N.Y, koordinator aksi tersebut, mengatakan segala bentuk pembelian itu seharusnya bisa dibeli kembali oleh pemerintah. "Semuanya itu sebenarnya bisa dibeli kembali asalkan mereka (anggota dewan-red) mau. Mau nggak anggota dewan membeli kembali? Jangan tutup hati nurani Anda," seru Daman.  Komarbang menuntut DPR, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pihak berwenang terkait lainnya untuk mengambil tindakan. Pihak-pihak itu diminta untuk memeriksa dan menyelidiki kembali semua kasus privatisasi, divestasi, kerjasama operasional terkait aset negara yang dilakukan sejak masa Soeharto. Mereka juga secara spesifik menyebutkan, selama dilakukan penyelidikan, aset seperti indosat dan telkomsel harus status quo. Dalam hal ini, saham perusahaan tersebut disuspensi atau di-delisting dari bursa efek.  Kemudian, Komarbang menuntut pihak yang berwajib untuk mencekal semua komisaris dan direksi Indosat atau Telkomsel yang berkewarganegaraan Singapura. Para direksi dan komisaris itu diharapkan bisa diperiksa dan dipaksa mematuhi hukum indonesia. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR, Nusron Wahid, mengaku akan membantu perjuangan para mahasiswa dengan terus memberikan dukungan moril pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) agar bisa segera memutuskan hasil terbaik bagi Indonesia tentang kasus dugaan monopoli telekomunikasi oleh Grup Temasek.
(wsh/wsh)