Aceh Siap Buat Perda Dukung Open Source

Yogyakarta - Pemerintah daerah Nangroe Aceh Darusalam (NAD) disebutkan bakal membuat semacam peraturan daerah (Perda) untuk mendukung penerapan program Open Source di daerahnya. Jika tidak ada aral melintang, peraturan ini rencananya akan mulai diterapkan tahun depan.Hal itu diungkapkan Shita Laksmi, program officer ICT dari Hivos, lembaga donor asal Belanda, yang turut mendanai kampanye Open Source bagi Yayasan Air Putih di NAD dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)."Pemerintah daerah Aceh mengatakan hal itu (siap terapkan Perda-red) saat sosialisasi Open Source yang kami laksanakan tanggal 27 Agustus kemarin. Hal itu memang diperlukan payung hukum agar penerapan Open Source dapat berjalan dengan baik," ujarnya, di sela-sela Seminar Sosialisasi Jogja Goes Open Source, di University Center, Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta, Selasa (4/9/2007).Pada kesempatan lain, Suwandi Ahmad dari Yayasan Air Putih mengatakan, rencana perda di Aceh ini adalah sebagai bagian dari Hukum Syariah untuk melindung Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)."Peraturan daerah ini akan diberlakukan di Aceh sehingga seluruh elemen pemerintahan pada khususnya dapat bermigrasi ke Open Source daripada memakai software bajakan. Memang di Aceh komunitas Open Source sudah solid dan mendapat dukungan pemerintah, bahkan pemerintah tidak segan-segan meminta bantuan dari komunitas Open Source lokal saat ingin meng-install Open Source," jelas Wandi.DIY berpotensi BesarSementara itu terkait potensi DIY untk dapat menyerap dan menerapkan teknologi Open Source, Wandi berpendapat, Jogja memliki potensi lebih besar ketimbang Aceh."Pendidikan di sini (Jogja-red) misalnya, sudah sangat maju dengan banyaknya universitas dan intelektual muda yang mengerti TI (teknologi informasi)," tukasnya.Pemerintah DIY juga menjadi salah satu dari dua propinsi yang secara terbuka mendukung penerapan Open Source selain Aceh. "Pada mulanya kami dulu menawarkan program Open Source ini kepada seluruh propinsi di Indonesia, namun hanya Aceh dan Jogja yang meresponnya," imbuh Wandi.Air Putih sendiri, menargetkan sekitar lima persen dari seluruh komputer di lingkungan pemerintahan DIY dan NAD telah menggunakan Open Source pada tahun depan.Namun, tidak menutup kemungkinan di masa depan program ini juga dapat menyambangi propinsi lain jika mereka berminat bermigrasi ke Open Source dengan mencontoh Aceh dan Jogja, tandas Wandi. (ash/ash)