Pemerintah Vietnam Wajibkan FB-TikTok Bagi Data, Aktivis Protes

Aturan terbaru di Vietnam mengharuskan perusahaan Facebook dan TikTok memberi verifikasi identitas pengguna. Mereka harus menyerahkan data user ke pemerintah.

Diakibatkan aturan tersebut, pemerintah Vietnam panen kritik. Berdasarkan 'Dekrit 147', semua raksasa teknologi yang beroperasi di Vietnam diharuskan memverifikasi akun pengguna melalui nomor telepon atau nomor identifikasi Vietnam. Mereka diwajibkan menyimpan informasi tersebut, di samping nama lengkap dan tanggal lahir mereka.

Mereka harus memberikan data tersebut kepada pihak berwenang atas permintaan dan menghapus konten apa pun yang dianggap' ilegal' oleh pemerintah dalam waktu 24 jam. Ketentuan ini berlaku sejak Rabu (25/12/2024).

Melansir Global Voices, Peraturan Pemerintah Nomor 147 ini memperluas ketentuan dalam UU Keamanan Siber tahun 2018 yang mengkriminalisasi konten daring yang dianggap dapat merugikan negara, menyebarkan berita bohong yang menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, menyinggung pihak lain, serta melanggar keamanan negara.

"(Dekrit baru itu) tidak melindungi masyarakat dari masalah keamanan yang nyata maupun menghormati hak asasi manusia yang fundamental," Human Rights Watch mengatakan.

Tran Anh Quan, seorang aktivis Vietnam, menyampaikan kekhawatiran yang sama dalam sebuah wawancara dengan Voice of America.

Para pengkritik di Vietnam sering menggunakan akun palsu, atau tidak memverifikasi akun media sosial mereka, untuk menghindari denda dan bahaya. Namun, dekrit ini mengharuskan pengguna untuk memverifikasi identitas mereka di media sosial.

"Dan mereka yang menyatakan perbedaan pendapat tentu akan dianggap telah melanggar peraturan untuk konten yang 'buruk' atau 'anti-negara'," ujarnya.

Namun, Nguyen Tien Ma dari Departemen Keamanan Siber Kementerian Komunikasi membela perlunya verifikasi pengguna.

"Autentikasi akun membantu pihak berwenang mengidentifikasi identitas asli di balik akun tersebut, memberikan dukungan yang baik untuk penyelidikan dan penanganan pelanggaran," tegasnya.

Dekrit 147 juga mengharuskan pemilik titik akses internet publik, seperti di hotel, restoran, bandara, dan tempat umum lainnya, untuk mencegah pengguna internet melakukan 'propaganda melawan negara'. Pembatasan main game juga diberlakukan pada anak di bawah umur untuk mencegah kecanduan, sementara pemain game di warung internet (warnet) hanya diperbolehkan bermain selama 180 menit per hari.